Spekulasi Jokowi Minta Prabowo Pertahankan Kapolri Dinilai Upaya Giring Opini Publik

Isu mengenai pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Oktober 2025 ramai disebut sebagai bentuk lobi politik. Klaim ini disampaikan oleh mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf (Purn) TNI, Sri Rajasa, dalam video YouTube Abraham Samad Speak Up.

Sri Rajasa dalam videonya menyebut bahwa Jokowi meminta Prabowo untuk mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam posisinya sebagai Kapolri.

Merespons spekulasi tersebut, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menyatakan bahwa pernyataan itu tidak dapat dipercaya karena tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menegaskan bahwa narasi semacam ini bersifat insinuatif dan dapat mengaburkan logika politik serta hukum negara.

Haidar Alwi menjelaskan lebih lanjut bahwa proses penunjukan dan pemberhentian seorang Kapolri bukanlah produk barter politik. Mekanisme yang ada bersifat formal dan melalui pertimbangan institusional serta etika pemerintahan yang matang.

Ia memperingatkan bahwa pernyataan spekulatif seperti itu berisiko mengganggu stabilitas opini publik. Narasi tersebut dapat menggeser ruang dialog publik dari argumentasi yang objektif menuju rumor politis yang berpotensi menstigmatisasi lembaga negara, dalam hal ini Polri, seolah-olah menjadi alat politik personal.

Haidar juga menggarisbawahi bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat ini tengah fokus pada berbagai gebrakan, mulai dari transformasi kelembagaan hingga upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, opini atau spekulasi yang muncul justru dapat mengeruhkan upaya positif tersebut.

Ia menambahkan bahwa para purnawirawan TNI semestinya menjadi panutan dalam menjaga etika berwacana dan kedewasaan politik di ruang publik. Reputasi mereka dibangun dari disiplin militer dan semangat pengabdian, bukan dari penggiringan opini yang bersifat destruktif.

Meskipun kritik konstruktif diperlukan, Haidar menekankan bahwa hal itu harus disampaikan berdasarkan data dan dengan bahasa yang membangun, bukan dengan insinuasi yang dapat mempersulit persepsi publik. Kehati-hatian ini penting untuk mencegah munculnya anggapan adanya agenda terselubung di balik pernyataan-pernyataan sinis terhadap Kapolri atau institusi Polri.

Ia mengingatkan, jika pola seperti ini terus berulang, dapat timbul kesan bahwa sebagian purnawirawan TNI sengaja dijadikan corong untuk melemahkan citra Polri. Situasi semacam itu tidak hanya merugikan Polri, tetapi juga dapat merusak harmoni dan soliditas antar-institusi pertahanan dan keamanan negara, yaitu TNI dan Polri.

“Kebijaksanaan dalam berbicara tentang institusi negara adalah bentuk tertinggi dari patriotisme,” pungkas Haidar Alwi.

Sumber: tvOne