Spekulasi Jokowi Minta Prabowo Pertahankan Kapolri Dinilai Upaya Giring Opini Publik

Isu mengenai pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Oktober 2025 ramai disebut sebagai bentuk lobi politik. Klaim ini disampaikan oleh mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf (Purn) TNI, Sri Rajasa, dalam video YouTube Abraham Samad Speak Up.

Sri Rajasa dalam videonya menyebut bahwa Jokowi meminta Prabowo untuk mempertahankan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam posisinya sebagai Kapolri.

Merespons spekulasi tersebut, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, menyatakan bahwa pernyataan itu tidak dapat dipercaya karena tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menegaskan bahwa narasi semacam ini bersifat insinuatif dan dapat mengaburkan logika politik serta hukum negara.

Haidar Alwi menjelaskan lebih lanjut bahwa proses penunjukan dan pemberhentian seorang Kapolri bukanlah produk barter politik. Mekanisme yang ada bersifat formal dan melalui pertimbangan institusional serta etika pemerintahan yang matang.

Ia memperingatkan bahwa pernyataan spekulatif seperti itu berisiko mengganggu stabilitas opini publik. Narasi tersebut dapat menggeser ruang dialog publik dari argumentasi yang objektif menuju rumor politis yang berpotensi menstigmatisasi lembaga negara, dalam hal ini Polri, seolah-olah menjadi alat politik personal.