MURIANETWORK.COM -Center of Economic and Law Studies (Celios) mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan pembenahan tata kelola fiskal dalam negeri.
Peneliti Celios, Nailul Huda menyampaikan, tata kelola keuangan negara yang tak memihak kepada rakyat menjadi salah satu sebab gelombang protes di berbagai daerah beberapa hari lalu.
Menurutnya, Presiden Prabowo harus mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, dengan memastikan menteri keuangan yang duduk tidak menimbulkan kontroversial seperti Sri Mulyani Indrawati alias Srimul.
"Kami menyampaikan reset ekonomi Indonesia harus dilakukan, melalui delapan tuntutan kami. Pertama, copot Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," ujar Huda kepada RMOL, Rabu 3 September 2025.
"Batalkan kenaikan tunjangan DPR. Tetapkan gaji tunggal anggota DPR dengan ketentuan tidak melebihi tiga kali lipat upah minimum Jakarta," sambungnya.
Artikel Terkait
Pengamat Desak Reshuffle, Soroti Kinerja Bahlil hingga Raja Juli
PSI Soroti Modal Politik Gibran: Pengalaman Wapres Jadi Aset Langka di Pilpres 2029
Buku Kontroversial Gibran Segera Diserbu ke Seluruh Anggota DPR
Fahri Sindir Anies: Gagasan Global South Itu Omongan Pak Prabowo yang Sudah Lama