Bongkar Ijazah Jokowi, Politisi Senior PDIP Serang MK dan Polisi, Bongkar Intervensi Orang Solo!

MURIANETWORK.COM - Kepercayaan publik dan investor terhadap institusi negara kembali diuji. 

Kali ini, politisi senior PDI Perjuangan, Bambang Beathor Suryadi, secara terbuka membidik jantung lembaga penegak hukum, sebuah langkah berisiko tinggi yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan iklim investasi.

Selain membongkar kasus ijazah Jokowi, dalam sebuah pernyataan keras di podcast Forum Keadilan TV, Beathor tak hanya mengkritik, tapi juga menggunakan diksi tajam yang menyasar langsung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kepolisian.

Serangan paling frontal ditujukan kepada marwah Mahkamah Konstitusi terkait putusan kontroversial yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Bagi Beathor, putusan ini adalah aib institusional.

"Saya mengkritik hakim MK yang dianggapnya 'go*****' karena meloloskan Gibran, padahal seharusnya mereka menolak karena adanya konflik kepentingan dan pelanggaran konstitusi," tegas Beathor.

Pernyataan ini bukan sekadar umpatan politik. 

Dari kacamata ekonomi, serangan terhadap independensi MK adalah sinyal merah. 

Kepastian hukum yang diproduksi oleh lembaga peradilan tertinggi adalah fondasi utama kepercayaan investor.

Ketika putusannya dianggap cacat moral dan hukum, risiko ketidakpastian kebijakan di masa depan sontak meningkat. 

Sebagai bentuk perlawanan nyata, Beathor bahkan berencana menggelar demonstrasi di MK untuk menuntut pembatalan Gibran.

Tak berhenti di MK, panah kritik Beathor juga mengarah ke tubuh Kepolisian. 

Ia mengendus adanya intervensi yang menggerogoti kemandirian aparat.

"Saya menganggap Bareskrim belum mandiri dan masih di bawah pengaruh 'orang Solo'," ungkapnya.