Ekonom: Sri Mulyani Harus Jujur Situasi Ekonomi Melemah

"Dengan kata lain penerimaan perpajakan akan alami shortfall hingga 4,2 persen. Khusus penerimaan Pajak, yang tidak mencakup kepabeanan dan cukai, akan alami shortfall hingga 5,1 persen. Kinerja keduanya lebih buruk dari APBN tahun 2024," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, rasio perpajakan atas PDB tahun 2025 pun hanya akan sebesar 10,03 persen Lebih rendah dari tahun 2022-2024. Padahal, Prabowo menargetkan kenaikan sejak masa kampanye dan dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

Kinerja tidak menggembirakan ternyata bukan hanya dalam penerimaan perpajakan, melainkan juga dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP semester I-2025 sebesar Rp222,87 triliun atau 43,40 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp513,64 triliun. Outlook setahun hanya mencapai Rp477,23 triliun atau 92,9 persen dari target.

"PNBP diprakirakan alami penurunan signifikan hingga 18,34 persen dibanding realisasi APBN 2024. Bahkan secara nominal juga masih lebih rendah dibanding tahun 2022 dan 2024," ucapnya.

Adapun Sri Mulyani beralasan kinerja pendapatan negara tahun 2025 yang demikian terutama dipengaruhi beberapa faktor. 

Disebutkan tentang dinamika perekonomian dan termoderasinya harga komoditas terutama mineral dan batubara. Juga kebijakan PPN yang batal dinaikan atau hanya secara terbatas atas barang mewah.

Sebagai alasan lain dijelaskan tentang berbagai paket stimulus yang mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima, yaitu untuk UMKM, sektor padat karya, dan perumahan. 

Dalam hal ini, kata Awalil lagi, publik kurang memperoleh perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Padahal paket demikian nyaris selalu dijalankan.

"Saya menyarankan pemerintah, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani, lebih terbuka mengakui kondisi perekonomian nasional yang melemah," demikian Awalil.

Sumber: RMOL