Said Didu Bongkar Dugaan Pelindung Gibran terkait Pelepasan Lahan di Era Jokowi

Pelepasan lahan hutan yang dimaksud terjadi pada era presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pun, dia menyindir terjadinya pertukaran kepentingan atau suatu imbalan besar yang membuat partai tersebut sulit tidak tunduk kepada Gibran.

"Dimaklumi jika PAN, Nasdem, dan Golkar terkesan melindungi Gibran karena PAN dan Nasdem sepertinya ‘terpenjara’ dengan pelepasan lahan hutan seluas sekitar 5 juta Ha selama pemerintahan Jokowi dan Golkar terpenjara banyak proyek makelar," kata Said Didu dalam cuitannya di akun X pribadinya, dinukil Monitorindonesia.com, Senin, (23/6/2025). (Monitorindonesia.com telah meminta izin kepada Said Didu)

Terkait dugaan pelepasan lahan hutan seluas sekitar 5 juta hektar merujuk pada salah satu program prioritas di era Jokowi. Bahwa saat itu terjadi kebijakan pemerintah yang merujuk pada Perhutanan Sosial dan redistribusi lahan.

Tujuan dari program ini untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola lahan dan hutan. Namun, bukannya berjalan sesuai misi awal, justru kerap kali menuai kritikan terkait potensi penyalahgunaan dan transparansi.

Kekhawatiran ini juga kerap kali disuarakan oleh beberapa organisasi lingkungan dan pemerhati agraria, seperti yang sering diberitakan oleh Mongabay Indonesia atau WALHI.

Sorotan utama yang sering dilontarkan oleh WALHI, yakni adanya kepentingan konsesi non-kehutanan yang merujuk pada potensi konversi lahan hutan yang luas.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada bukti konkret yang secara langsung mengaitkan PAN dan NasDem secara spesifik “terpenjara” dalam isu pelepasan lahan hutan dalam konteks melindungi Gibran.

Sementara itu, isu proyek makelar yang juga disinggung oleh Said Didu dengan menyeret nama Partai Golkar mengacu pada sejarah panjang partai tersebut yang terkesan kerap diidentikkan dengan proyek-proyek lobi-lobi bisnis dan pembangunan.

Hingga saat ini belum ada respons resmi dari PAN, NasDem, maupun Partai Golkar.

Sumber: monitor