MURIANETWORK.COM -Meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali memperbolehkan pemerintah daerah untuk melaksanakan rapat di hotel, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap bersikukuh dengan sikapnya melarang para pejabat dan pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk menggelar rapat di hotel.
Pernyataan ini diutarakan Dedi Mulyadi usai Kemendagri mengeluarkan kebijakan tersebut. Dedi menjelaskan bahwa larangan rapat di hotel ini penting untuk efisiensi anggaran sekaligus menciptakan keadilan bagi daerah-daerah dengan fiskal rendah.
"Daerah-daerah yang fiskalnya sangat rendah, pendapatan daerahnya kecil habis untuk gaji pegawai," kata Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Sabtu, 14 Juni 2025.
Dedi kemudian menyoroti kondisi Kabupaten Pangandaran, di mana pemerintah daerahnya tidak mampu membayar tunjangan pegawai karena keterbatasan anggaran.
"Tunjangan pegawainya sudah lima bulan tidak bisa dibayar karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas dan harus dicari solusi. Ibu bupatinya sudah ke Jakarta dan ke mana-mana untuk cari solusi, dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan," tuturnya.
Oleh karena itu, Dedi menegaskan bahwa ketimpangan fiskal antara pusat kota dan daerah tertinggal merupakan persoalan serius yang perlu segera diatasi. Ia menambahkan, kota-kota besar dengan banyak hotel cenderung memperoleh pendapatan besar tanpa merusak lingkungan.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir