MURIANETWORK.COM -Perpanjangan konsesi Tol Ruas Cawang-Pluit-Tj. Priok yang diberikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada Jusuf Hamka, dituntut untuk dilakukan audit oleh pemerintah.
Pengamat pemerintahan dari Citra Institute, Efriza memandang, perpanjangan konsesi itu diketahui termasuk yang dipercepat sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Konsesi yang dipercepat tentu saja dapat menghadirkan beragam pertanyaan publik, dan yang juga penting telah terjadinya keraguan publik atas keseriusan pemerintah dalam mengedepankan kepentingan masyarakat," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 12 Juni 2025.
Artikel Terkait
Gatot Nurmantyo Soroti Perpol Baru: Ini Upaya Bentuk Superbodi yang Tantang Konstitusi
Kader Golkar Sumut Tuding Pucuk Pimpinan Sebagai Pengkhianat
Megawati Tegaskan Kader PDIP: Bantu Korban Bencana Tanpa Tanya Partai
Dasco Ahmad: Menjembatani Megawati hingga Baasyir Demi Stabilitas 2025