"Kalau menurut Tito batas wilayah darat itu memang yang selama ini sudah disepakati. Tapi batas wilayah laut itu yang memang diperebutkan, karena memang memiliki potensi minyak dan gas yang dianggap sebagai harta karun," kata Agi lewat kanal YouTube "Off The Record" FNN, Rabu 11 Juni 2025.
Keputusan ini tidak hanya memicu kekecewaan di kalangan masyarakat Aceh, tetapi juga berpotensi memicu perpecahan sosial dan politik yang lebih luas.
"Selama ini kan masyarakat juga ber-KTP Aceh," tegasnya.
Yak hanya itu, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan antarprovinsi. Khususnya antara Aceh dan Sumut, serta antara Aceh dan pemerintah pusat.
"Motifnya pasti itu (ekonomi). Karena di berbagai wilayah yang lain yang terjadi sengketa perbatasan, motifnya selalu sumber daya alam," pungkas Agi
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Menguak Isu Pemakzulan Gus Yahya: Fakta Rapat Tertutup dan Respons PBNU
Jokowi Pilih Forum Global di Singapura Saat Gugatan Ijazah Menggantung di PN Surakarta
Jimly Asshiddiqie Beberkan Praktik Ijazah Palsu yang Masih Jadi Penyakit Kronis Politik Indonesia
UGM Dinilai Gagal Tunjukkan Arsip Legalitas Ijazah Jokowi