MURIANETWORK.COM - Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Ia pun heran melihat keadaan hukum di Indonesia yang tidak adil.
Hal tersebut diungkapkan Megawati saat acara pembukaan pameran foto Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Juni 2025.
"Saya lihat keadaan hukum kita sekarang begini. Tidak dapat dibayangkan oleh saya, padahal di dalam konstitusinya berbunyi adalah, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum," kata Megawati.
Namun, Megawati menilai banyak penguasa yang buta terhadap kedudukan hukum di Indonesia. Ia mencontohkan ketika seseorang menjadi penguasa, maka orang tersebut tidak mengakui yang lainnya sebagai warga negara Indonesia.
"Tapi sekarang, orang sepertinya membutakan diri, bahwa hanya satu golongan kalau sedang berkuasa, dialah orang Indonesia, yang lain belum tentu," kata dia.
Ia pun meminta kepada para peserta yang hadir untuk tidak takut menghadapi persoalan hukum. Megawati menyoroti tiap seseorang yang bersuara mengkritik Indonesia, langsung dipanggil oleh polisi.
"Tidak perlu takut. Ini yang buat saya bilang hukum ini sekarang begini. Saya omongannya sih, ceplas-ceplos, lebih ceplas-ceplos dari kakak saya. Karena apa? Inilah yang namanya realita Republik kita. Orang saya lain kalau tanya, kenapa kamu diam saja sih, punya mulut? Lah sekarang kan gampang banget dipanggil polisi," kata dia.
Lantas, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu menilai polisi juga orang biasa seperti warga lainnya. Polisi, kata dia, bukan warga terhormat di Indonesia.
"Emangnya polisi itu siapa? Memangnya warga terhormat di Republik ini? Tidak. Karena apa? Saya lho yang memisahkan polisi sebagai presiden kelima pada waktu itu," kata Megawati.
"Republik ini dibangun dengan susah payah, penderitaan air mata dan lain sebagainya. Sampai pendirinya diperlakukan seperti itu. Tetapi karena begitu kuatnya, pada waktu itu namanya orde baru, orang dibuat tutup mulut, tidak berani bicara," imbuhnya.
Sumber: viva
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir