Ia mengaku tidak ingin percaya atau tidak percaya. Sebab, menurutnya, dulu sudah pernah terjadi hak yang sebaliknya.
Mahfud menyebut, pernyataan kontradiksi itu terjadi saat Gibran Rakabuming Raka diisukan maju dalam kontestasi Pilpres dan Presiden Joko Widodo menyebut masih terlalu muda dan belum cukup umur.
Namun, pada akhirnya Presiden Jokowi mengaku dipaksa partai politik menyebut bahwa itu urusan parpol.
"Saya tidak ingin percaya atau tidak percaya, sudah malas, yang dulu kan juga bilang begitu, dulu bilang begitu. Akhirnya, saya dipaksa oleh parpol, itu urusan parpol, dulu kan dia bilang tidak setuju, sekarang mau dikomentari lagi malah nanti kita ini malu pada diri sendiri," tutur Mahfud dalam podcast 'Terus Terang' di kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (6/6/2024).
Mahfud menjelaskan, kejadian ini merupakan contoh rule by law, ketika keinginan sekelompok orang ditempuh melalui cara-cara seperti ke MA.
Menurut Mahfud, biarkan saja cara berhukum kita yang sudah rusak ini berjalan.
Sebab, ia menekankan, mau tidak dilaksanakan itu sudah menjadi putusan MA, tapi mau dilaksanakan putusan MA itu bertentangan dengan Undang-Undang (UU) dan kewenangannya.
Sementara, MA yang seharusnya meluruskan ini malah bungkam.
"Apa yang mau dilakukan, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, ini berhukum kita sudah rusak, biar saja jalan kan nabrak sendiri, saya tidak tahu caranya," kata Mahfud.
Artikel Terkait
Materai Rp100 di Ijazah Jokowi Disorot, Jubir PSI: Itu Hal Biasa
Polemik Ijazah Jokowi: Dari Debat Gagasan ke Ranah Hukum, Ada Hitungan Politik di Baliknya
Pertemuan Rahasia di Solo: Eggi-Damai Diam-diam Bertemu Jokowi
Hensat Soroti Kontroversi Pandji: Ini Cuma Ekspresi Kekesalan, Bukan Gerakan Asing