Prodem Kirim Surat Tegas ke Istana: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto sudah sampai di Istana. Pengirimnya adalah Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, atau yang biasa disebut Prodem. Intinya jelas: mereka mendesak agar Polri tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Bukan di bawah kementerian.

Menurut Prodem, ini soal mandat konstitusi. Juga bagian dari amanah reformasi yang tidak boleh disepelekan.

Ketua Majelis Prodem, Iwan Sumule, bersikap tegas. Dia bilang, wacana memindahkan Polri ke bawah kementerian itu berisiko besar. Bisa jadi malapetaka, tidak hanya untuk bangsa dan negara, tapi juga untuk marwah sang Presiden sendiri.

“Sipil yang dipersenjatai itu bahaya kalau berada di bawah kementerian, bisa membahayakan Presiden. Semua yang sifatnya bersenjata itu harus tetap berada di bawah komando langsung Presiden,”

Begitu penegasan Iwan saat berbincang dengan RMOL di Jakarta, Selasa lalu (27 Januari 2026).

Iwan bukan orang baru. Dia adalah pendiri Forum Kota (Forkot), salah satu kelompok yang ikut mencetuskan gerakan reformasi 1998. Sekarang, ia mengaku sebagai pengawal ketat proses reformasi itu sendiri. Dari posisinya itu, ia mengingatkan sebuah pelajaran dari jauh: Venezuela.

Peristiwa penculikan Presiden Nicolas Maduro jadi contoh nyata. Istana Maduro waktu itu bisa diterobos dengan relatif mudah. Kenapa? Menurut analisis Iwan, karena tidak ada komando nasional yang solid. Akibatnya, terjadi fragmentasi dalam tubuh keamanan. Pasukan jadi lamban, tidak gesit.

“Nggak mungkin Maduro itu bisa gampang diculik kalau nggak ada kebocoran. Kalau Polri di bawah Presiden, maka marwah komando bisa kuat. Polri juga dapat merespons dinamika stabilitas keamanan dengan lebih gesit tanpa hambatan birokrasi,”

Ujarnya lagi.

Di sisi lain, Iwan berharap surat dari Prodem ini benar-benar diperhatikan. Ia ingin surat itu jadi rujukan Prabowo sebelum mengambil keputusan. Ada kekhawatiran terselip. Iwan tidak ingin Presiden terjebak oleh narasi dari pihak-pihak yang mengklaim diri prodemokrasi, tapi sebenarnya punya agenda lain.

“Kita harus lawan pihak-pihak yang seolah prodemokrasi tapi sebenarnya ingin menjebak Presiden. Mereka cuma ingin pretelin wibawa Presiden,”

Kalimat itu diucapkannya dengan nada prihatin.

Sebagai penutup, Iwan mengingatkan warisan sejarah. Menjaga Polri di bawah Presiden, baginya, adalah bentuk penghormatan pada perjuangan reformasi 1998. Langkah itu dianggap tepat untuk mewujudkan Kepolisian yang profesional dan netral. Terbebas dari tarik-menarik politik praktis yang bisa menggerus kewibawaannya.

Pesan akhirnya jelas: jangan sampai warisan itu terkikis hanya karena sebuah wacana.