Ekonom: Fungsi APBN Bergeser, Danantara Kini Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom senior Halim Alamsyah punya pandangan menarik soal peran APBN di era Presiden Prabowo. Menurut dia, fungsinya kini beda banget dibanding pemerintahan sebelumnya. Biasanya, fiskal itu ibarat soko guru bukan cuma buat stabilisasi, tapi juga jadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keadilan biar nggak ada ketimpangan. Nah, sekarang ada pergeseran.

Halim melihat, fungsi stabilisasi malah diperkuat lewat program-program kayak MBG, Kopdes Merah Putih, dan Perumahan Rakyat. Tujuannya jelas: menjaga daya beli masyarakat. Konsumsi rakyat tetap terjaga berkat subsidi, bantuan sosial, dan sejenisnya. Di sisi lain, soal mendorong pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo menyerahkan tugas itu ke Danantara.

“Ini yang dicabut, diambil dari fungsi APBN yang berpuluh tahun itu dipindahkan ke Danantara. Makanya, jangan heran, semua hasil dividen dari BUMN itu akan masuk ke Danantara. Semua hasil dividen, hasil pengelolaan kekayaan negara melalui BUMN itu akan dikendalikan oleh Danantara,” ujar Halim dalam wawancara dengan Terusterang.id, yang juga ditayangkan di kanal YouTube Terus Terang Media, Rabu (29/04/2026).

Jadi, gini Danantara diharapkan jadi motor investasi di Indonesia. Nantinya, lembaga ini yang bakal menentukan arah investasi, karena mesin pertumbuhan ekonomi ada di sana. Sementara APBN lebih difokuskan buat stabilisasi daya beli masyarakat, plus ya, nggak bisa dipungkiri juga sebagai sarana elektoral.

Halim melanjutkan, Danantara punya tugas mendorong pertumbuhan lewat investasi di sektor-sektor prioritas sesuai keinginan pemerintah. Entah itu dikerjakan sendiri atau kerja sama dengan swasta. Tapi, nah ini masalahnya, sampai sekarang Danantara masih abu-abu. Belum jelas banget.

“Nah, ini yang jadi masalah. Sampai saat ini, saya kira, kan pemerintah ini sudah jalan hampir lebih dari 1,5 tahun, kita sudah bisa melihat posturnya. Tapi, terus terang saja saya pribadi, saya tidak tahu pengamat yang lain barangkali sudah bisa dapat informasinya ya, tapi bagi saya Danantara masih belum jelas ini, strategi investasinya apa, sektor mana yang jadi prioritas, tata kelolanya seperti apa,” kata Halim.

Yang bikin makin runyam, menurut Halim, Danantara ini dipandang sebagai semi-fiscal activities. Artinya, dia nggak dikendalikan DPR, melainkan langsung oleh Danantara sendiri. Bahkan, audit pun nggak lewat BPK. Wajar kalau kemudian banyak yang bertanya-tanya, terutama soal transparansi dan akuntabilitas.

“Di mana transparansi dan akuntabilitas dari Danantara itu kepada pemilik bangsa ini, yaitu rakyat. Bahkan, kalau berdasarkan data-data yang kita coba kumpulkan ya, 2026 ini menurut rencana berbagai pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh Danantara itu kurang lebih Rp 440 triliun, tidak hanya dividen, tapi juga utangnya, hasil dia mengeluarkan Patriot Bond, segala macam, itu total kurang lebih USD 26 miliar,” jelas Halim.

Menurut dia, kalau dana sebesar itu bisa dikelola dengan baik investasi terarah, strategi efektif ya pasti bisa mendorong pertumbuhan. Lapangan kerja baru bisa tercipta, sumber pertumbuhan baru berbasis produktivitas dan teknologi pun muncul. Tapi, sayangnya…

“Tapi, sayangnya sampai sekarang itu belum ditunjukkan oleh Danantara. Dia menjadi salah satu engine, motor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sampai sekarang pasar belum melihat progres dari kinerja mereka. Saya belum bisa menyatakan dia gagal atau belum karena kita juga belum melihat kinerjanya seperti apa, belum bisa dinilai,” pungkas Halim.