MURIANETWORK.COM - Upaya pemberantasan judi online di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai mentok. Bahkan, gagal. Tak heran jika kemudian muncul desakan keras agar Meutya Hafid mundur dari jabatannya sebagai Menteri.
Desakan itu disuarakan langsung oleh Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Al-Washliyah, Aminullah Siagian. Ia geram. Menurutnya, pola yang dipakai Komdigi selama ini sama sekali tidak efektif, cuma seperti permainan kucing-kucingan.
"Menkomdigi hanya sibuk memblokir domain hari ini, besok muncul seribu domain baru," ujar Aminullah, Minggu (18/1/2026).
"Itu bukan strategi. Itu reaksi panik belaka."
Bagi Aminullah, persoalannya sudah jauh lebih kompleks. Judi online bukan lagi kejahatan lokal yang bisa diatasi dengan sekadar blokir. Ini sudah jadi kejahatan lintas negara, melibatkan rezim digital dan kepentingan ekonomi gelap yang merusak sendi-sendi masyarakat. Kerugiannya nyata, dan dampaknya langsung dirasakan rakyat kecil.
Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah berulang kali bersikap tegas. Perang terhadap judi online dinyatakan tanpa kompromi. Namun, perintah itu sepertinya tak membuahkan hasil yang berarti di lapangan.
“Perintah Presiden sangat jelas dan keras. Tapi faktanya? Setelah hampir satu tahun, kita tidak lihat tanda-tanda keberhasilan,” tutur Aminullah.
“Justru sebaliknya. Judi online makin vulgar, makin sistematis, dan makin menjerat masyarakat.”
Di sisi lain, ada hal penting yang tampak diabaikan: diplomasi. Aminullah menyoroti betapa lemahnya upaya kerja sama internasional, khususnya dengan negara-negara yang dikenal sebagai ‘surga’ bagi bandar judol, seperti Kamboja.
“Diplomasi digital yang agresif mana? Tekanan bilateral yang kuat? Kerja sama intelijen siber lintas negara? Nyaris tidak ada,” katanya dengan nada kecewa.
“Negara ini kelihatannya kalah langkah. Ironis, bukan? Kita seperti hanya bisa gigit jari sementara bandar judol makin merajalela.”
Ia menekankan, dampaknya bukan sekadar angka. Ini soal nyawa dan masa depan. Setiap hari, rakyat kecil kalah. Keluarga hancur. Generasi muda dirusak oleh algoritma kejahatan yang canggih.
“Kalau negara absen, atau lemah dalam menghadapinya, maka pejabat yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkannya. Dia tidak layak terus bertahan di kursi kekuasaan,” tegas Aminullah menutup pernyataannya.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Terima Laporan Strategis dari Wakil Ketua DPR Usai Kunjungan ke Rusia dan Prancis
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT