"Pilkada ini adalah keunggulan curang, bukan keunggulan menjual program untuk rakyat," ujarnya blak-blakan.
Kalimat itu pun langsung menyebar. Menurut penuturannya, banyak dari elite politik itu sebenarnya alergi dengan sistem yang transparan. Kenapa? Karena sistem yang jernih justru mempersulit mereka untuk berbuat curang. Semakin banyak rakyat yang terlibat langsung, ruang untuk transaksi gelap akan semakin sempit. Itu logikanya.
Lantas, Mengapa Mau Kembali ke Sistem Lama?
Ahok mempertanyakan logika mundur ke belakang ini. Memang, ia akui, pemilihan langsung punya masalahnya sendiri. Biaya politik yang membengkak, politik uang, hingga ketimpangan akses adalah persoalan nyata.
Tapi solusinya, bagi dia, jelas: perbaiki sistem yang ada.
"Kalau kita kasih kepada rakyat ada masalah, kita perbaiki dong. Masa balik yang lama? Lucu juga kan," sindirnya.
Mengembalikan kewenangan ke DPRD justru dianggapnya seperti mematikan demokrasi secara perlahan. Hak publik dikorbankan untuk kepentingan segelintir orang. Ia bahkan menyinggung, inovasi sistem pemilu sering ditolak oleh mereka yang merasa tidak akan mampu bersaing secara fair. Pemilu langsung dianggap ancaman bagi yang selama ini nyaman bermain di balik layar.
Dari Bangka Belitung hingga Jakarta, pengalamannya membentuk satu keyakinan teguh: kekuasaan publik adalah hak rakyat, bukan komoditas elite.
"Kalau sistemnya diperbaiki, enggak ada alasan kembali ke model lama yang menguntungkan segelintir orang," pungkas Ahok.
Ia mengingatkan, tantangan terbesar kita bukan cuma soal mahalnya biaya pemilu. Tapi lebih pada kemauan politik untuk menjalankan sistem secara bersih dan jujur.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir