Ahok Bongkar Motif di Balik Wacana Pilkada Lewat DPRD: Ini Pasar Gelap Politik!

Ahok Sindir Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD: "Mengambil Hak Rakyat!"

Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, lewat sebuah podcast, mantan Gubernur DKI Jakarta itu melontarkan kritik pedas soal wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD.

Bagi Ahok, gagasan itu bukan sekadar langkah mundur. Lebih dari itu, ia menyebutnya sebagai perampasan.

"Makanya ketika orang memaksakan harus kembali ke DPRD, ini kan pertama mengambil hak rakyat," tegasnya dalam podcast Curhat Bang dari Denny Sumargo.

Ucapannya itu langsung memantik perdebatan. Ia menanggapi serius munculnya kembali usulan agar anggota dewan yang memilih kepala daerah, alih-alih masyarakat secara langsung.

"Di DPRD Itu Semua Bisa Diatur!"

Ahok tak main-main. Dengan gamblang, ia membeberkan praktik lama yang menurutnya penuh dengan transaksi. Pemilihan lewat DPRD di masa lalu, katanya, lebih mirip pasar gelap politik. Semua serba diatur lewat lobi-lobi tertutup dan tawar-menawar suara.

Pengalamannya sendiri menjadi saksi. Sistem seperti itu, menurutnya, sama sekali tidak merepresentasikan suara rakyat. Yang menang adalah kehendak para elite yang punya uang untuk membayar.

"Sistem Ini Dibangun Supaya Orang Bisa Curang!"

Kritiknya semakin tajam. Ahok melihat, bagi sebagian kalangan, Pilkada bukan lagi ajang adu program atau gagasan yang membumi.

"Pilkada ini adalah keunggulan curang, bukan keunggulan menjual program untuk rakyat," ujarnya blak-blakan.

Kalimat itu pun langsung menyebar. Menurut penuturannya, banyak dari elite politik itu sebenarnya alergi dengan sistem yang transparan. Kenapa? Karena sistem yang jernih justru mempersulit mereka untuk berbuat curang. Semakin banyak rakyat yang terlibat langsung, ruang untuk transaksi gelap akan semakin sempit. Itu logikanya.

Lantas, Mengapa Mau Kembali ke Sistem Lama?

Ahok mempertanyakan logika mundur ke belakang ini. Memang, ia akui, pemilihan langsung punya masalahnya sendiri. Biaya politik yang membengkak, politik uang, hingga ketimpangan akses adalah persoalan nyata.

Tapi solusinya, bagi dia, jelas: perbaiki sistem yang ada.

"Kalau kita kasih kepada rakyat ada masalah, kita perbaiki dong. Masa balik yang lama? Lucu juga kan," sindirnya.

Mengembalikan kewenangan ke DPRD justru dianggapnya seperti mematikan demokrasi secara perlahan. Hak publik dikorbankan untuk kepentingan segelintir orang. Ia bahkan menyinggung, inovasi sistem pemilu sering ditolak oleh mereka yang merasa tidak akan mampu bersaing secara fair. Pemilu langsung dianggap ancaman bagi yang selama ini nyaman bermain di balik layar.

Dari Bangka Belitung hingga Jakarta, pengalamannya membentuk satu keyakinan teguh: kekuasaan publik adalah hak rakyat, bukan komoditas elite.

"Kalau sistemnya diperbaiki, enggak ada alasan kembali ke model lama yang menguntungkan segelintir orang," pungkas Ahok.

Ia mengingatkan, tantangan terbesar kita bukan cuma soal mahalnya biaya pemilu. Tapi lebih pada kemauan politik untuk menjalankan sistem secara bersih dan jujur.