Desakan Mencopot Menhut Bergema Usai Banjir Bandang Melanda Sumatra

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan duka yang dalam. Ratusan nyawa melayang, ribuan rumah hanyut. Di tengah situasi ini, sorotan tajam kini mengarah ke Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

Banyak yang mempertanyakan, apa lagi alasan yang tersisa bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankannya? Tanggung jawab atas tata kelola hutan di Sumatra dinilai sepenuhnya ada di pundak sang menteri.

M. Damar, Ketua Exponen 08, bersuara lantang. Ia menilai Raja Juli gagal total. Menurutnya, bencana dahsyat ini berakar dari perizinan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan tanpa kajian mendalam. Akibatnya, penggundulan hutan tak terbendung.

"Presiden Prabowo harus segera mencopot menhut. Ribuan rumah tenggelam, rakyat kehilangan tempat tinggal, dan ratusan nyawa melayang. Mereka harus bertanggung jawab,"

tegas Damar, Minggu (7/12/2025).

Ia tak berhenti di situ. Damar melihat kegagalan ini sebagai alasan kuat untuk pergantian. "Negara harus berbenah," ujarnya. Tata kelola hutan yang baik, katanya, adalah kunci agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.

Di sisi lain, ada persoalan kompetensi yang diangkat. Raja Juli dinilai tidak memiliki keahlian memadai di bidang kehutanan. Ketidakmampuan ini, menurut Damar, membuatnya tak sanggup mencegah pembalakan liar yang merajalela. Inilah biang keroknya. Pemicu banjir bandang dan tanah longsor yang meluluhlantakkan tiga provinsi itu.

Tak hanya soal satu menteri, Damar juga mendesak Presiden Prabowo untuk bertindak lebih luas. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para bawahannya yang terkait dengan bencana ini dinilai mendesak.

"Presiden harus sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan partai koalisi yang tidak loyal terhadapnya. Bencana bisa sedahsyat ini, ada dugaan telat dalam menanganinya,"

katanya.

Pesan terakhirnya jelas dan tegas. Loyalitas dan kinerja harus jadi ukuran. "Bapak Presiden dipilih rakyat," imbuh Damar. Karena itu, Presiden jangan ragu untuk mencopot siapa pun yang merusak kinerja pemerintah, terlepas dari partai mana pun asalnya.

Desakan itu menggema. Tekanan publik kian kuat. Semua kini menunggu langkah Presiden Prabowo.