MURIANETWORK.COM Isu kedaulatan negara kembali memanas, kali ini dari kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Pasca inspeksi mendadak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 19 November 2025, desakan agar izin operasional Bandara IMIP dicabut total semakin menggema. Temuan di lapangan disebut cukup mengejutkan.
Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, menegaskan Presiden Prabowo Subianto harus mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini. Ia mengaku terkejut dengan fakta yang terungkap.
Menurutnya, bandara itu beroperasi seolah tanpa otoritas negara. Meski rincian instansi mana yang absen tak dijelaskan spesifik, kesannya jelas: ada yang tidak beres dengan tata kelolanya.
Di sisi lain, dari keterangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mendampingi Menhan, terungkap fakta lain. Kawasan udara itu disebut beroperasi tanpa kehadiran pihak keamanan, bea cukai, dan imigrasi. Sebuah kondisi yang bagi banyak pihak sulit diterima.
Demikian tegas Jundi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/12/2025). Ia menekankan, persoalan yang mencuat ini butuh tindak lanjut transparan. Bagaimanapun, sebuah bandara wajib memenuhi seluruh ketentuan keamanan, keselamatan, dan tata kelola yang berlaku.
Artikel Terkait
Darurat Sampah Ditetapkan, Hanya 24 Persen Sampah Indonesia yang Tertangani
Menteri Lingkungan Hidup Buka Data: Hutan Sumatera Tergerus, Penegakan Hukum Segera Dimulai
Ulil vs Cak Imin: Tarik-Tambang di Tubuh PBNU Soal Konsesi Investor
UGM Dituding Berperisai untuk Lindungi Rekam Jejak Akademik Jokowi