Menpora Erick Thohir Larang Keras Pembajakan Atlet Jelang PON 2028

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir melarang keras praktik pembajakan atlet menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta. Larangan ini disampaikan untuk memastikan ajang olahraga nasional tersebut menjadi cerminan nyata hasil pembinaan jangka panjang di setiap daerah, bukan sekadar ajang perebutan medali instan.

Erick meminta seluruh pemerintah daerah untuk fokus pada pembinaan atlet secara mandiri dan berkelanjutan. Menurutnya, mengandalkan perpindahan atlet dari daerah lain demi memperkuat kontingen adalah langkah yang tidak sejalan dengan tujuan utama kompetisi. “Jangan (PON 2028) ini jadi ajang bajak membajak atlet,” kata Erick kepada awak media di Graha Kemenpora, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Dia menegaskan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki potensi atlet yang perlu dikembangkan secara konsisten. Sistem pembinaan yang berkesinambungan, lanjut Erick, menjadi kunci utama untuk melahirkan atlet berprestasi, baik di level nasional maupun internasional. PON, dalam pandangannya, bukan hanya soal perolehan medali, melainkan juga alat evaluasi perkembangan olahraga di masing-masing wilayah.

Erick juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara cabang olahraga yang dipertandingkan dengan kemampuan anggaran daerah. Perencanaan yang tidak matang, menurut dia, hanya akan membuat pelaksanaan PON menjadi tidak efektif. “Jangan sampai semua nomor dipertandingkan tapi anggarannya tidak tersedia,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pertemuan itu direncanakan untuk menyamakan persepsi terkait aturan PON 2028, termasuk penentuan cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Erick meminta daerah lebih selektif dalam menentukan cabang olahraga yang akan dikembangkan, dengan mempertimbangkan potensi dan fasilitas yang sudah dimiliki.

Selain pembinaan atlet, kesiapan infrastruktur olahraga juga menjadi perhatian. Erick menegaskan pemerintah tidak akan membangun banyak fasilitas baru demi menjaga efisiensi anggaran. “Anggaran yang efektif, efisien harus dilakukan. Jadi ini bukan era birokrasi yang seperti dulu, semua ini harus efisien dan tepat sasaran,” kata pria yang juga menjabat Ketua Umum PSSI tersebut.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap PON 2028 dapat berjalan lebih sehat, kompetitif, dan benar-benar mencerminkan kualitas pembinaan olahraga di tingkat daerah.