Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah kualitas dan keandalan layanan. Hal ini mencakup ketepatan waktu, keamanan, dan kenyamanan selama perjalanan. Sebagai alternatif, Khoirudin juga mengusulkan skema subsidi silang atau tarif progresif, seperti tarif khusus untuk pelajar, lansia, dan pekerja informal.
Komitmen DPRD DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk mengawal proses ini secara transparan. Khoirudin menyatakan bahwa dewan akan meminta kajian yang detail dan terbuka dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta PT TransJakarta sebelum memberikan persetujuan akhir.
"Prinsip kami tetap sama, tarif harus rasional, adil, dan berkeadilan sosial. Menjaga keseimbangan antara sustainabilitas layanan publik dan keberpihakan pada rakyat kecil adalah mandat konstitusional kami," tegas Khoirudin.
Wacana kenaikan tarif ini sebelumnya juga diakui oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menimbulkan kebimbangan. Ia mengaku melihat adanya pro dan kontra yang cukup kuat di tengah masyarakat terkait rencana penyesuaian tarif bus TransJakarta tersebut.
Artikel Terkait
Kobaran Api Tak Terkendali Hanguskan Ratusan Kios di Pasar Lemahabang
Mantan Jaksa Agung Nigeria Hadapi Dakwaan Pencucian Rp 99,3 Miliar
Polisi dan Warga Rokan Hulu Awali Tahun Baru dengan Dzikir Bersama
Rumah Peninggalan Orang Tua Hanyut Diterjang Banjir Bandang di Sukabumi