Anggaran untuk belanja subsidi dan bantuan sosial pada APBN 2026 ternyata bakal naik cukup signifikan. Dari sebelumnya sekitar Rp950 triliun, angka itu melonjak ke level Rp1.300 triliun. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, pada Selasa lalu.
Menurutnya, dana sebesar itu merupakan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan di berbagai kementerian dan lembaga. Intinya, uang tersebut memang dirancang untuk langsung menyentuh kehidupan sehari-hari warga.
"Anggaran ini tidak dipakai untuk gaji ASN," tegas Suahasil.
Lalu untuk apa? Rupanya, fokusnya adalah pada program-program bantuan sosial yang langsung ke masyarakat. Beberapa di antaranya sudah cukup familiar, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Bansos lainnya juga akan mengalir langsung ke keluarga penerima manfaat.
Namun begitu, kenaikan anggaran belanja pusat ini punya konsekuensi. Alokasi transfer ke daerah atau TKD untuk tahun 2026 dipastikan akan lebih rendah ketimbang tahun 2025. Perubahan alokasi ini tampaknya sudah menjadi keputusan final.
“APBN 2026 sudah disetujui DPR dan rinciannya jelas. Bahkan, Kementerian dan lembaga sudah terima DIPA. Semua pihak siap menjalankan anggaran tahun depan,” kata Suahasil menegaskan.
Dengan begitu, persiapan untuk menyalurkan bansos dan subsidi itu sudah di depan mata. Tinggal eksekusinya saja yang dinanti.
Artikel Terkait
OJK: Program Penjaminan Polis Jadi Fondasi Baru Perlindungan Pemegang Polis
Joey Pelupessy Akui Duet dengan Ivar Jenner di Lini Tengah Timnas Indonesia Mulai Tumbuh
Trump Klaim Iran Tembak Jatuh Helikopter Apache AS di Selat Hormuz, Dua Pilot Selamat
TNI Bantah Sekolah di Ende Digusur untuk Bangun Koperasi, Beberkan Kronologi Kerusakan Bangunan