Kenaikan Tarif TransJakarta Harus Rasional dan Adil, Tegas DPRD DKI

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan bahwa wacana kenaikan tarif TransJakarta harus bersifat rasional dan adil. Ia menekankan pentingnya kajian komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesehatan korporasi hingga kemampuan ekonomi masyarakat.

Setiap pembahasan kenaikan tarif angkutan umum ini, menurut Khoirudin, wajib dilihat dari semua sisi. "Tidak hanya dari sisi kebutuhan korporasi atau efisiensi subsidi, tetapi juga dari sisi daya beli rakyat dan prinsip keadilan sosial," ujarnya.

Khoirudin mengingatkan bahwa TransJakarta bukan semata-mata entitas bisnis, melainkan bagian dari pelayanan publik yang memiliki kewajiban untuk menjaga aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Aspek Penting dalam Kajian Kenaikan Tarif

Lebih lanjut, Khoirudin merinci beberapa hal krusial yang harus dipertimbangkan jika tarif benar-benar akan dinaikkan. Pertama adalah tingkat inflasi dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Kedua, adalah efisiensi operasional internal PT TransJakarta, sehingga masyarakat tidak dibebani akibat ketidakefisienan dalam manajemen.

Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah kualitas dan keandalan layanan. Hal ini mencakup ketepatan waktu, keamanan, dan kenyamanan selama perjalanan. Sebagai alternatif, Khoirudin juga mengusulkan skema subsidi silang atau tarif progresif, seperti tarif khusus untuk pelajar, lansia, dan pekerja informal.

Komitmen DPRD DKI Jakarta

DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk mengawal proses ini secara transparan. Khoirudin menyatakan bahwa dewan akan meminta kajian yang detail dan terbuka dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta PT TransJakarta sebelum memberikan persetujuan akhir.

"Prinsip kami tetap sama, tarif harus rasional, adil, dan berkeadilan sosial. Menjaga keseimbangan antara sustainabilitas layanan publik dan keberpihakan pada rakyat kecil adalah mandat konstitusional kami," tegas Khoirudin.

Wacana kenaikan tarif ini sebelumnya juga diakui oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menimbulkan kebimbangan. Ia mengaku melihat adanya pro dan kontra yang cukup kuat di tengah masyarakat terkait rencana penyesuaian tarif bus TransJakarta tersebut.