Mendagri Tito Karnavian: Penghargaan Kepala Daerah Pacu Kompetisi Sehat

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa pemberian penghargaan kepada kepala daerah menjadi strategi penting dalam menciptakan iklim kompetitif yang positif. Menurut Mendagri, penghargaan ini berfungsi ganda sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Membangun Semangat Kompetisi Positif di Seluruh Daerah

Tito Karnavian menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara besar dengan ratusan kepala daerah membutuhkan sistem yang mendorong persaingan sehat. "Semua daerah diajak untuk bertanding, berkompetisi secara sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025). Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri Anugerah Cita Negeri di Jakarta.

Kategori Penghargaan yang Mendukung Nilai Kebangsaan

Mendagri memberikan apresiasi khusus terhadap kategori Cita Daerah Damai dan Inklusif dalam penghargaan tersebut. Kategori ini dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang majemuk karena menekankan pentingnya toleransi dan nilai-nilai inklusivitas.

"Damai berarti terciptanya hubungan harmonis di tengah perbedaan. Sedangkan inklusif menekankan prinsip non-diskriminasi dimana pembangunan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat," jelas Tito Karnavian mengenai makna kategori tersebut.

Proses Penilaian yang Objektif dan Transparan

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri secara langsung menyerahkan penghargaan kepada daerah penerima kategori Cita Daerah Damai dan Inklusif. Ia meyakinkan bahwa seluruh proses penilaian telah dilakukan secara objektif melalui metode yang terukur.

Tito Karnavian menyampaikan selamat kepada daerah yang berhasil meraih penghargaan dan berharap daerah lain termotivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meraih pengakuan serupa di masa depan.

Acara Anugerah Cita Negeri juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Direktur Utama Kompas TV Rosianna Silalahi, serta para kepala daerah dan pejabat terkait lainnya.