Soeharto Pahlawan Nasional: Pro Kontra Gelar dari Presiden Prabowo

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto terus memicu beragam reaksi dari berbagai kalangan. Menanggapi wacana ini, sejarawan Anhar Gonggong menyatakan bahwa keputusan akhir pemberian gelar tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Anhar mengungkapkan bahwa Soeharto sebenarnya telah mendapatkan pengakuan tinggi dari MPR dengan gelar Bapak Pembangunan. Pernyataan ini disampaikannya sebelum pengumuman resmi penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.

Menurut analisis sejarawan tersebut, pemerintahan Soeharto memiliki dua sisi yang kontras. Di satu sisi, keberhasilan dalam membangun ekonomi Indonesia patut diakui. Namun di sisi lain, terdapat masalah serius terkait praktik korupsi dan sistem pemerintahan yang cenderung otoriter.

"Pertanyaan mengenai kelayakan pemberian gelar ini saya kembalikan sepenuhnya kepada presiden," tegas Anhar dalam pernyataannya.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Murpin Josua Sembiring, Guru Besar Universitas Ciputra Surabaya. Ia mengajak masyarakat untuk menilai usulan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto secara rasional dan reflektif.

Murpin menekankan peran kritis Soeharto dalam menstabilkan negara pasca krisis ekonomi dan politik yang hampir mengancam integrasi nasional. Menurutnya, Soeharto berhasil membangun kembali struktur administrasi negara, memulihkan kepercayaan internasional, dan meletakkan pondasi pembangunan jangka panjang.

Berbagai program unggulan lahir pada masa pemerintahan Soeharto, antara lain program swasembada beras, pengembangan infrastruktur irigasi dan waduk, pembangunan puskesmas dan posyandu, elektrifikasi pedesaan, serta berbagai proyek infrastruktur dasar yang memperluas akses kesehatan dan pendidikan hingga ke daerah terpencil.

Dampak nyata dari berbagai kebijakan tersebut masih dirasakan oleh banyak keluarga Indonesia hingga sekarang. Berbagai kajian ekonomi dan sejarah pembangunan mencatat periode ini sebagai fase penting modernisasi institusi negara yang menjadi landasan bagi perkembangan Indonesia sebagai negara industri.

Murpin menegaskan bahwa narasi ini bukanlah bentuk glorifikasi, melainkan pengakuan atas fakta pembangunan yang telah didokumentasikan oleh para sejarawan dan ilmuwan kebijakan.

Data ekonomi selama tiga dekade pemerintahan Soeharto menunjukkan perubahan signifikan, dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten tinggi, pembentukan fondasi industri strategis, dan pengakuan regional melalui peran Indonesia dalam pendirian ASEAN. Kontribusi-kontribusi ini tercatat sebagai jasa strategis dalam berbagai kajian akademis tentang sejarah pembangunan Indonesia.

Dukungan juga datang dari tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang menyatakan bahwa penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan langkah yang tepat, meski agak terlambat. Selama tiga dekade memimpin Indonesia, Soeharto menunjukkan komitmen kuat dalam membangun bangsa dan negara.

Din Syamsuddin menekankan bahwa kontribusi Soeharto sebagai Bapak Pembangunan tidak boleh diabaikan. Ia juga menyoroti hubungan Soeharto dengan umat Muslim Indonesia, dimana Soeharto menunjukkan komitmen objektif terhadap pengembangan Islam di Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa kedekatan Soeharto dengan dunia Islam di akhir masa kepemimpinannya menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian terhadap kontribusinya bagi bangsa.