KPAI Dukung Pembatasan Game PUBG dan Konten Kekerasan di Internet

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan dukungannya terhadap wacana pemerintah untuk menerapkan pembatasan pada game online, khususnya yang bernuansa kekerasan seperti PUBG. Dukungan ini muncul pasca insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ketua KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah, menegaskan bahwa pengaturan terhadap game semacam itu merupakan langkah penting untuk melindungi anak-anak. Ia menyatakan bahwa proteksi anak di dunia maya harus menjadi prioritas.

KPAI berencana menggelar rapat khusus guna membahas dua fokus utama. Pertama, adalah penguatan sistem perlindungan anak di dunia siber, termasuk pengawasan terhadap konten-konten negatif. Kedua, adalah penanganan masalah perundungan yang juga marak terjadi.

Tidak hanya game online, platform media sosial juga menjadi sorotan KPAI. Menurut mereka, media sosial kerap memuat berbagai konten negatif seperti pornografi dan kekerasan yang dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, platform ini juga dinilai memerlukan pengaturan yang lebih ketat.

Wacana pembatasan ini sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden. Pemerintah menyadari adanya potensi pengaruh buruk dari beberapa game online terhadap generasi muda. Game dengan genre first-person shooter (FPS) dan battle royale, seperti PUBG, yang menampilkan penggunaan senjata secara detail, menjadi perhatian serius.

Pemerintah dan KPAI sepakat bahwa langkah antisipasi dan regulasi diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif dari konten digital, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan siber yang lebih aman dan sehat.