Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Bamsoet Yakin Prabowo Tak Akan Ragu

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan ragu menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto. Keyakinan ini didasari oleh proses politik dan dukungan hukum yang telah matang di Sidang Paripurna MPR RI.

Sidang paripurna yang melibatkan seluruh fraksi DPR RI dan DPD RI dinilai memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan MPR RI sebelumnya yang memulihkan nama baik Presiden pertama Soekarno dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Dengan demikian, tidak ada lagi hambatan hukum, politik, maupun administratif bagi negara untuk memberikan penghormatan tertinggi ini kepada Soeharto.

Konsensus Politik dan Dukungan MPR RI

Keputusan ini disahkan dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 yang dihadiri lebih dari dua pertiga anggota MPR. Bamsoet menjelaskan bahwa prosesnya telah melalui serangkaian rapat intensif. Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada 23 September 2024 menjadi forum penting yang melahirkan konsensus nasional.

"Setelah MPR RI periode 2019-2024 memulihkan nama baik mantan Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid serta mencabut nama mantan Presiden Soeharto dari pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, maka tidak ada lagi penghalang hukum atau politik. Kini saatnya bangsa ini memberikan penghormatan yang pantas," ujar Bamsoet.

Dia menegaskan bahwa pemerintah kini memiliki dasar moral dan historis yang kuat. Seluruh kriteria dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan juga dinilai telah terpenuhi oleh Soeharto.

Momen Rekonsiliasi Nasional dan Warisan Sejarah

Pemberian gelar pahlawan nasional ini bukan sekadar penghormatan simbolis, melainkan bentuk pengakuan negara atas jasa besar seorang pemimpin. Bamsoet melihat ini sebagai kesempatan bersejarah bagi Presiden Prabowo Subianto untuk meneguhkan rekonsiliasi nasional.

"Pemberian gelar ini adalah penegasan bahwa bangsa Indonesia mampu berdamai dengan masa lalunya dan menatap masa depan dengan kebanggaan," ungkapnya.

Prestasi dan Warisan Pembangunan Soeharto

Bamsoet memaparkan berbagai capaian monumental di era kepemimpinan Soeharto. Data Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 6-7 persen per tahun pada periode 1967-1997. Angka kemiskinan turun signifikan dari sekitar 60 persen pada 1970-an menjadi sekitar 11 persen pada 1996.

Di sektor pertanian, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada 1984 melalui program Bimas, Inmas, dan Revolusi Hijau. Prestasi ini diakui dunia internasional dengan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan Dunia).

Pembangunan infrastruktur juga menjadi tonggak penting. Jalan Tol Jagorawi yang diresmikan pada 1978 menjadi proyek tol pertama di Indonesia, yang kemudian diikuti oleh pembangunan waduk, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Warisan infrastruktur inilah yang menjadi pondasi ekonomi Indonesia hingga saat ini.

Bamsoet menambahkan, stabilitas nasional yang terjaga memungkinkan Indonesia fokus pada pembangunan ekonomi dan pendidikan. Pemerintahan Soeharto berhasil menekan inflasi dari level ratusan persen menjadi satu digit serta mendorong tumbuhnya kelas menengah baru di berbagai daerah.

Dengan semua pertimbangan tersebut, pemberian gelar pahlawan nasional dinilai sebagai langkah tepat untuk mengakui kontribusi Soeharto dalam membangun fondasi Indonesia modern.