Solusi Prabowo Atasi Larangan Thrifting: Dorong Produk Lokal & Digitalisasi UMKM

Presiden Prabowo Beri Solusi Larangan Thrifting, Dorong Substitusi Produk Lokal

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis sebagai solusi atas kebijakan larangan penjualan barang bekas atau thrifting. Dalam arahan terbarunya, Prabowo mendorong substitusi dengan produk lokal dalam negeri agar para pedagang thrifting dapat tetap menjalankan usahanya.

Arahan Presiden Prabowo untuk UMKM

Menteri UMKM, Maman Abdurachman, mengungkapkan hal ini usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (4/11/2024). Rapat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah menteri koordinator, termasuk Menko PMK Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Mensos Saifullah Yusuf.

"Kami tadi baru saja habis rapat terbatas dengan Pak Presiden, bersama dengan Pak Menko, dan ada beberapa petunjuk dan arahan dari beliau," ujar Maman.

Substitusi Produk Thrifting dengan Kerajinan Lokal

Inti dari arahan Presiden Prabowo adalah pentingnya menyediakan alternatif atau substitusi produk. Alih-alih hanya melakukan penindakan, pemerintah perlu memastikan para pedagang thrifting memiliki barang jualan pengganti.

"Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi," jelas Maman.

Menteri UMKM kemudian ditugaskan untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan barang thrifting. "Untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita," lanjutnya.

Dengan kebijakan substitusi ini, diharapkan dapat membangkitkan geliat produsen lokal. "Jadi arahnya adalah bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa," tegas Maman.

Percepatan Digitalisasi UMKM dengan Sistem "Sapa UMKM"

Selain soal thrifting, Presiden Prabowo juga mengarahkan percepatan realisasi sistem satu data terintegrasi yang disebut "Sapa UMKM". Presiden menekankan bahwa dengan jumlah 57 juta pelaku UMKM, pendekatan konvensional sudah tidak memadai.

"Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan, baik itu terkait perizinan, pemberian akses pembiayaan, pemberian akses pemasaran produk dan lain sebagainya, dibuat menjadi satu sistem yang terintegrasi," papar Maman mengenai arahan presiden.

Program "Sapa UMKM" ditargetkan dapat direalisasikan dalam waktu sesegera mungkin.

Kemudahan Perizinan dan Penghapusan Utang UMKM

Arahan penting lainnya dari Presiden Prabowo adalah penyederhanaan akses perizinan bagi UMKM, termasuk mempermudah proses sertifikasi halal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku UMKM di pasar domestik dan global.

Terakhir, Presiden juga meminta agar program penghapusan utang (piutang) UMKM yang telah berjalan segera ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan awal. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban dan mendorong pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.