DPD RI Dorong Penguatan Kebijakan Fiskal Nasional untuk Kemandirian Daerah

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengajak Kementerian Keuangan untuk memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah. Dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

Apresiasi untuk Gebrakan Revolusioner Kebijakan Fiskal

Tamsil Linrung mengapresiasi langkah revolusioner Menkeu Purbaya yang dinilai sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo. Ia menyoroti pentingnya memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung menyentuh rakyat dan mampu menggerakkan produktivitas nasional. Menurutnya, arah kebijakan fiskal saat ini sudah berada di jalur yang tepat.

Pentingnya Supervisi untuk Kemandirian Fiskal Daerah

Efektivitas kebijakan fiskal, kata Tamsil, sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam memanfaatkan ruang fiskal yang ada. Sebagai perwakilan daerah, DPD RI merasakan denyut kehidupan di lapangan yang sering kali tidak terjangkau oleh pusat. Daerah memerlukan bimbingan dan supervisi kebijakan yang konstruktif untuk mendorong kemandirian fiskal, bukan sekadar transfer dana.

Inovasi Pembiayaan Pembangunan melalui Skema Publik

Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah. Skema pembiayaan publik seperti municipal bond dapat menjadi jalan tengah antara kemandirian dan akuntabilitas. Daerah dengan kredibilitas fiskal yang baik seharusnya diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri, sehingga fiskal nasional tidak hanya disiplin tetapi juga hidup dan produktif.

Keadilan Fiskal sebagai Kompas Utama

Keadilan fiskal harus tetap menjadi kompas utama kebijakan pusat. Tamsil menyoroti pentingnya proporsi Transfer ke Daerah (TKD) yang adil dan tepat sasaran sebagai instrumen pemerataan produktivitas, bukan sekadar distribusi anggaran. Keadilan fiskal bukan hanya tentang pembagian angka, melainkan pembagian kesempatan untuk tumbuh.

Komitmen DPD RI sebagai Mitra Strategis Pemerintah

DPD RI berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan arah kebijakan fiskal nasional berjalan dengan moral keadilan. Kerja sama antara DPD RI dan Kementerian Keuangan dinilai krusial untuk mengawal keseimbangan antara disiplin fiskal dan pemerataan ekonomi, memastikan setiap rupiah menghidupkan ekonomi rakyat.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan diskusi pertamanya dengan DPD sejak ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan anggaran digunakan secara maksimal, termasuk dengan memberikan bantuan tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.