DPD RI Dorong Kemandirian Daerah: Kebijakan Fiskal Nasional Harus Lebih Produktif

Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah. Skema pembiayaan publik seperti municipal bond dapat menjadi jalan tengah antara kemandirian dan akuntabilitas. Daerah dengan kredibilitas fiskal yang baik seharusnya diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri, sehingga fiskal nasional tidak hanya disiplin tetapi juga hidup dan produktif.

Keadilan Fiskal sebagai Kompas Utama

Keadilan fiskal harus tetap menjadi kompas utama kebijakan pusat. Tamsil menyoroti pentingnya proporsi Transfer ke Daerah (TKD) yang adil dan tepat sasaran sebagai instrumen pemerataan produktivitas, bukan sekadar distribusi anggaran. Keadilan fiskal bukan hanya tentang pembagian angka, melainkan pembagian kesempatan untuk tumbuh.

Komitmen DPD RI sebagai Mitra Strategis Pemerintah

DPD RI berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan arah kebijakan fiskal nasional berjalan dengan moral keadilan. Kerja sama antara DPD RI dan Kementerian Keuangan dinilai krusial untuk mengawal keseimbangan antara disiplin fiskal dan pemerataan ekonomi, memastikan setiap rupiah menghidupkan ekonomi rakyat.

Di sisi lain, Menkeu Purbaya menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan diskusi pertamanya dengan DPD sejak ditunjuk menjadi Menteri Keuangan. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan anggaran digunakan secara maksimal, termasuk dengan memberikan bantuan tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.