Trump Perintahkan Penyelidikan Dugaan Campur Tangan Cina dalam Pemilu AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penyelidikan baru terhadap dugaan campur tangan Cina dalam pemilu AS. Ia juga mengumumkan pembukaan dokumen intelijen yang sebelumnya dirahasiakan, yang menurutnya mengungkap kerentanan sistem pemilu di Amerika Serikat.

Dalam pidato dari Gedung Putih pada Kamis (16/07), Trump mengklaim Cina melakukan apa yang ia sebut sebagai "kompromi data pemilu terbesar dalam sejarah." Menurutnya, Beijing memperoleh akses data 220 juta berkas pemilih AS sebelum pemilu 2020, yang saat itu dimenangkan oleh Presiden Joe Biden. Namun, dalam pidato berdurasi 24 menit itu, Trump tidak menyertakan bukti adanya manipulasi suara atau perubahan hasil pemilu. Ia juga tidak menyinggung kemungkinan campur tangan pihak luar dalam pemilu yang ia menangi pada 2016 dan 2024.

Trump mengatakan telah memerintahkan Direktur Intelijen Nasional dan FBI untuk menyelidiki dugaan tersebut serta mengungkap sejauh mana kebocoran data terjadi. Saat Trump menyampaikan pidatonya, Gedung Putih meluncurkan sebuah situs web berisi dokumen-dokumen yang disajikan tanpa konteks, termasuk potongan berkas penyelidikan, analisis intelijen, dan korespondensi yang dirilis secara selektif.

Trump: Sistem pemilu AS rentan dimanipulasi

Trump menilai kasus ini menunjukkan bahwa "sistem pemilu Amerika Serikat rentan terhadap manipulasi dan korupsi." Ia menambahkan, pemerintah pusat telah memberi tahu negara bagian yang kemungkinan terdampak kebocoran data pemilu. Trump kembali mendesak penguatan keamanan pemilu dengan meminta Kongres mengesahkan RUU SAVE, yang akan mewajibkan penggunaan kartu identitas berfoto saat memilih, bukti kewarganegaraan saat mendaftar, serta memperluas akses pemerintah federal terhadap data pendaftaran pemilih.

Dalam pidatonya, Trump juga mengkritik stasiun televisi yang memilih tidak menyiarkan pidatonya secara langsung. Ia mengatakan jaringan tersebut seharusnya kehilangan izin siar dan menuduh media yang tidak menayangkan pidatonya sebagai bagian dari "konspirasi." ABC dan NBC tidak menayangkan pidato Trump secara langsung di saluran televisi utama, tetapi menyiarkannya melalui platform streaming. CNN menayangkannya melalui layanan daring dan platform berlangganan. Keputusan itu membatasi jangkauan pidato dibandingkan jika tayangan itu disiarkan melalui televisi nasional. Sebagai konteks, sebelumnya sejumlah jaringan televisi juga pernah memilih tidak menyiarkan langsung pidato dari Presiden Joe Biden maupun mantan Presiden Barack Obama.

Partai Demokrat dan Cina bantah tuduhan Trump

Pernyataan Trump langsung menuai kritik dari lawan politiknya. Senator Partai Demokrat Mark Warner, yang juga Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, menolak tuduhan tersebut. Ia menyebut "pengungkapan mengejutkan" Trump terkait Cina sebagai klaim yang sama sekali tidak berdasar. Menurut Warner, agen intelijen AS telah menyimpulkan bahwa Cina tidak berupaya mengubah hasil pemungutan suara pada pemilu 2020. Reuters melaporkan bahwa sejumlah pejabat Gedung Putih khawatir publikasi dokumen intelijen tersebut berpotensi menyesatkan.

Cina membantah tuduhan itu. Juru bicara Kedutaan Besar Cina, Liu Chang, mengatakan, "Cina tidak pernah dan tidak akan pernah mencampuri pemilihan presiden Amerika Serikat." Pernyataan Trump berpotensi memperburuk hubungan AS dan Cina, di tengah upayanya menggelar pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping pada tahun ini untuk membahas hubungan dagang kedua negara.

Trump tuduh intelijen menyembunyikan informasi

Trump juga menuduh komunitas intelijen AS sengaja menyembunyikan informasi mengenai dugaan aktivitas Cina yang berkaitan dengan pemilu. Klaim itu bertentangan dengan penilaian komunitas intelijen AS pada 2021, yang menyatakan tidak ada bukti bahwa aktor asing berupaya mengubah atau berhasil memengaruhi aspek teknis apa pun dalam pemilu presiden 2020, termasuk pendaftaran pemilih, surat suara, penghitungan suara, maupun hasil pemilu. Penilaian itu dilakukan di bawah kepemimpinan John Ratcliffe, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Intelijen Nasional pada masa pemerintahan pertama Trump dan kini menjabat sebagai Direktur CIA.

Berbagai audit dan peninjauan ulang, termasuk yang dilakukan oleh pejabat Partai Republik dan Jaksa Agung di era kepemimpinan Trump, juga tidak menemukan adanya kecurangan pemilu dalam skala signifikan pada 2020. Di antara dokumen yang dideklasifikasi pemerintah terdapat laporan CIA mengenai upaya Cina mengumpulkan informasi tentang kampanye Joe Biden. Namun, laporan itu juga menyatakan bahwa Beijing "saat ini tidak berniat melakukan campur tangan secara diam-diam untuk memengaruhi hasil pemilu," meski disebutkan bahwa Cina dapat mengubah keputusannya pada tahap berikutnya.