Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta pemerintah tidak menganggap remeh kematian lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelatihan sekaligus penegakan hukum jika ditemukan unsur kelalaian.
“Kalau saya, kematian ini harus dilakukan evaluasi. Tidak bisa dibiarkan, tidak boleh mengabaikan. Karena sekalipun nanti pendidikan dasarnya dievaluasi, itu tidak berarti menghilangkan proses pencarian keadilan terhadap mereka,” kata Pigai di hadapan awak media, Senin (29/6/2026).
Menurut Pigai, jumlah korban tidak mengurangi urgensi kasus ini. Ia menekankan bahwa satu jiwa pun sudah menjadi persoalan serius yang wajib ditelusuri.
“Lima orang meninggal itu nyawa manusia. Sekalipun satu orang, itu nyawa manusia. Kita tidak bisa kuantifikasi soal nyawa. Bahwa ini peristiwa yang serius, untuk itu harus dicari mengapa terjadi, mengapa mereka meninggal, apa yang menyebabkan mereka bisa meninggal,” ujarnya.
Pigai mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi, pemantauan, hingga penyelidikan agar kasus serupa tidak terulang. Ia mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk mengecek kasus tersebut.
Dia menegaskan, apabila nantinya ditemukan unsur kelalaian manusia yang menyebabkan korban meninggal, pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum. Sementara terkait dugaan pelanggaran HAM, pihaknya belum bisa menyimpulkan karena proses pengecekan masih berlangsung.
“Kalau ada kelalaian faktor manusia, diproses hukum. Tidak boleh dibiarkan. Kalau ada orang yang menyebabkan kematian pada orang lain, proses hukum. Tidak boleh abaikan,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Pemerintah DIY Dorong Seluruh Calon Haji Gunakan E-Paspor
Brasil Bangkit dari Ketertinggalan, Taklukkan Jepang 2-1
Pemerintah Buka Program Magang Nasional 2026, Targetkan 150 Ribu Peserta
Pemkot Kupang Bantah Mitos NIB Picu Pajak, Dorong Pelaku Usaha Urus Legalitas