Subsidi Silang Fiskal dan Agregator Gas Nasional Jadi Solusi Tekan Harga Gas Industri

Beban harga gas industri yang bersumber dari pasokan LNG dinilai bisa ditekan hingga kisaran US$9–10 per MMBtu melalui skema subsidi silang fiskal. Gagasan itu disampaikan Founder & Advisor ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, yang menyebut skema tersebut memanfaatkan alokasi dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hulu migas untuk menambal selisih harga.

Menurut Pri Agung, harga gas berbasis LNG saat ini telah melonjak di atas US$20 per MMBtu, jauh dari batas kemampuan daya tahan industri. Skema subsidi silang fiskal dapat menjadi opsi untuk mengurangi kesenjangan tersebut, khususnya bagi industri padat karya yang berkomitmen tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemberlakuan Subsidi Silang Fiskal: Menambal selisih harga gas LNG (USD20 ) ke batas aman daya tahan industri (USD9–10) menggunakan alokasi dana PNBP Hulu Migas, khusus untuk industri padat karya yang berkomitmen tidak melakukan PHK. Kebijakan ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan keseimbangan harga pasar gas (LNG) global dan regional," ujar Pri Agung, Senin (29/6/2026).

Pri Agung menjelaskan, lonjakan harga gas industri tidak terlepas dari perubahan struktur pasokan gas nasional. Penurunan produksi gas pipa domestik di wilayah barat Indonesia, khususnya Jawa Barat dan Sumatra, memaksa sebagian kebutuhan industri dipenuhi melalui LNG yang dikirim dari wilayah timur seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Peralihan ini membawa beban biaya logistik yang lebih tinggi.

"Lonjakan harga gas industri hingga di atas USD20/MMBtu merupakan konsekuensi langsung dari decline (penurunan) produksi gas pipa domestik di wilayah barat Indonesia (khususnya Jawa Barat dan Sumatra). Sehingga pemenuhan pasokan gas terpaksa dialihkan menggunakan regasifikasi LNG yang dikirim dari wilayah timur (Papua, Sulawesi, Kalimantan), yang secara struktural membawa beban biaya logistik lebih tinggi," katanya.

Menurut dia, peralihan dari gas pipa ke LNG menyebabkan peningkatan biaya dalam rantai pasok, mulai dari pengangkutan, regasifikasi, hingga penyaluran ke kawasan industri.

Percepatan Infrastruktur dan Agregator Gas

Untuk menjaga daya saing industri, Pri Agung menilai diperlukan kombinasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Selain skema subsidi silang fiskal, ia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gas nasional, termasuk penyelesaian jaringan pipa transmisi Cirebon–Semarang (Cisem) Tahap II dan Dumai–Sei Mangkei. Penguatan jaringan pipa dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan LNG yang memiliki struktur biaya lebih tinggi.

Pri Agung juga mengusulkan pembentukan agregator gas nasional untuk mengonsolidasikan pasokan dari berbagai sumber hulu. Melalui mekanisme tersebut, harga gas dapat dikelola dengan formula yang lebih stabil sehingga memberikan kepastian bagi industri.

"Pembentukan agregator gas berfungsi memutus rantai harga tinggi tersebut dengan cara bertindak sebagai 'badan penyangga' tunggal atau terpusat. Agregator gas memiliki kewenangan untuk membeli gas dari berbagai sumber hulu dengan harga yang bervariasi. Seluruh pasokan tersebut disatukan (pooled) lalu formulasinya dirata-rata. Hasilnya, pelaku industri nasional akan mendapatkan level harga yang jauh lebih kompetitif dan lebih dapat diprediksi," jelasnya.

Senada dengan usulan tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menilai perbaikan sistem pengalokasian gas menjadi langkah yang dapat dipertimbangkan. Menurut Eddy, pembentukan agregator gas nasional, misalnya melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dapat menjadi mekanisme untuk mengonsolidasikan pasokan gas domestik melalui satu pintu.

"Kedua, memperbaiki sistem pengalokasian gas. Kalau perlu, ada agregator gas nasional, misalnya PGN, sehingga seluruh pasokan gas domestik dikelola melalui satu pintu. Dengan begitu, harga gas yang mahal dan murah bisa dicampur sehingga harga jual ke industri menjadi lebih kompetitif," ujar Eddy.

Eddy mengatakan gagasan tersebut tetap perlu dikaji dengan mempertimbangkan manfaat dan risikonya. Namun, apabila agregasi pasokan mampu menekan biaya keseluruhan, mekanisme tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu menurunkan harga gas bagi industri.

"Saya terbuka terhadap gagasan itu. Yang penting harus dilihat manfaat dan mudaratnya. Kalau konsep agregasi tersebut mampu mengonsolidasikan seluruh pasokan gas domestik sehingga biaya keseluruhan bisa ditekan, tentu itu dapat menjadi salah satu solusi untuk menurunkan harga gas bagi industri," katanya.