Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk menutup sekitar 700 hingga 800 perusahaan pelat merah yang terus merugi, dengan target penyelesaian hingga akhir 2026. Langkah ini merupakan bagian dari pembenahan besar-besaran di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai membebani keuangan negara.
Dalam pernyataannya saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Presiden mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak produktif itu tetap memiliki struktur direksi dan komisaris yang harus dibiayai. “Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300, waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih,” ujar Presiden Prabowo, Rabu, 24 Juni 2026.
Pemerintah menilai keberadaan perusahaan negara yang terus merugi hanya akan menjadi beban bagi anggaran negara. Oleh karena itu, dana yang selama ini tersedot untuk membiayai operasional perusahaan-perusahaan tersebut akan dialihkan ke program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hingga saat ini, pemerintah telah bergerak cepat mengeksekusi rencana tersebut. Presiden mengungkapkan bahwa setidaknya 240 perusahaan BUMN sudah resmi ditutup. “Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” tegasnya.
Target akhirnya, pemerintah memastikan hanya BUMN yang sehat dan produktif yang tetap berdiri. Minimal 700 hingga 800 perusahaan yang bermasalah akan diselesaikan operasionalnya guna memperbaiki kesehatan fiskal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan milik negara.
Artikel Terkait
Sarwendah Datangi Komnas Perempuan, Kuasa Hukum Ruben Onsu Pertanyakan Hak yang Diperjuangkan
Sekretaris Dinas PRKP Bangkalan Ditemukan Tewas di Mobil Dinas di Bandara Juanda
Senat AS Loloskan Resolusi Hentikan Perang Iran, Trump Murka Sebut Empat Senator Republik ‘Pecundang’
Bandar Narkoba Besar Asal Bima Ko Erwin dan Kurirnya Resmi Dilimpahkan ke Kejaksaan