Wamendagri Ribka Haluk Dorong PIKI Jadi Organisasi yang Pengaruhi Kebijakan Publik

Wakil Menteri Dalam Negeri sekaligus Wakil Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), Ribka Haluk, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya harus mampu menjadi kekuatan yang memengaruhi kebijakan publik dan meninggalkan warisan berkelanjutan bagi bangsa. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI yang digelar di Kantor DPP PIKI, Jakarta, pada Sabtu, 6 Juni 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum PIKI, Maruarar Sirait.

Dalam kesempatan itu, Ribka menekankan pentingnya PIKI tidak sekadar menjadi organisasi yang menjalankan kegiatan seremonial. Ia mendorong agar organisasi ini mampu membangun ekosistem yang melahirkan gagasan, kader, dan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kami ingin PIKI juga bisa masuk di wilayah ini, bisa memengaruhi kebijakan. Ada sesuatu legacy yang harus kita tinggalkan untuk lima tahun dan bahkan seterusnya. Jadi tidak kegiatan pada kegiatan-kegiatan action yang kemudian setelah lima tahun selesai,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu, 7 Juni 2026.

Ribka juga menyampaikan apresiasi kepada Maruarar atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk terlibat dalam kepengurusan PIKI. Ia menyebut kepercayaan itu sebagai panggilan pelayanan di tengah tanggung jawabnya mengawal ratusan daerah di Indonesia sebagai wakil menteri dalam negeri. Di sisi lain, ia turut memuji kepemimpinan Maruarar yang akrab disapa Ara. Meski menjabat sebagai menteri, Ara dinilai tetap meluangkan waktu untuk memimpin dan membangun organisasi.

“Ini menunjukkan kepada kita bagaimana keteladanan ini ditunjukkan bagi kami yang lain. Seorang Pak Ara saja menjadi sosok yang dikagumi di kalangan kita, tetapi merendahkan diri seperti Kristus, mau memikul salib, memimpin organisasi,” kata Ribka.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PIKI tidak boleh hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Organisasi ini harus mampu membangun ekosistem yang menghasilkan gagasan, kader, dan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. “Ketika kita ada dalam organisasi ini berarti kita membawa tanggung jawab yang besar. Saya ingin PIKI ini menjadi sebuah organisasi yang memengaruhi kebijakan,” tegasnya.

Ribka menyebut kemiskinan sebagai salah satu persoalan utama yang harus menjadi perhatian PIKI. Karena itu, ia mendorong para intelektual, akademisi, profesional, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan yang bergabung dalam organisasi ini untuk bersama-sama melahirkan konsep dan rekomendasi kebijakan guna menjawab berbagai tantangan bangsa.

Sementara itu, Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas komitmen dan kinerja Ribka, baik dalam tugas pemerintahan maupun kontribusinya di PIKI. Ia secara khusus menyebut Ribka sebagai sosok yang bekerja sangat baik dan memahami kebutuhan daerah, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Ara juga meminta Ribka membantu mengidentifikasi tokoh-tokoh potensial di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara yang memiliki integritas serta komitmen untuk membangun PIKI di daerah.

“Jadi tolong pilih orang-orang yang memang bisa menjalankan visi-misi PIKI ini,” tegas Ara. Menurutnya, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh ketepatan memilih sumber daya manusia yang akan menjalankan visi dan misi organisasi.

Rapat DPP PIKI ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat peran intelektual Kristen Indonesia dalam menghasilkan pemikiran strategis, memengaruhi kebijakan publik, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.