Prabowo Ucapkan Selamat kepada Presiden Peru Keiko Fujimori

Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat ucapan selamat kepada Presiden Peru, Keiko Sofia Fujimori Higuchi, yang baru saja dilantik sebagai kepala negara. Surat tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Arrmanatha Nasir, yang hadir sebagai Utusan Khusus Pemerintah RI dalam rangkaian pelantikan di Lima.

Dalam pertemuan itu, Wamenlu yang akrab disapa Tata itu menyerahkan surat Presiden Prabowo kepada Presiden Keiko Fujimori. Selain menyampaikan selamat, surat tersebut juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan dengan Peru.

"Kami ingin memastikan hubungan Indonesia-Peru terus berkembang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara Asia Tenggara dan Amerika Latin yang semakin inklusif, saling menguntungkan, dan berorientasi pada hasil," ujar Wamenlu Tata dalam keterangan resmi Kemlu, Sabtu (1/8/2026).

Menariknya, dalam pidato kenegaraan saat pelantikan, Presiden Peru menyampaikan inisiatif Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), sebuah program bantuan sosial yang dirancang untuk menyalurkan bantuan makanan bagi pelajar. Program ini serupa dengan program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, sejumlah program prioritas pembangunan Peru, seperti penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur, juga memiliki kemiripan dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Hal ini dinilai membuka peluang kerja sama yang lebih erat.

"Kesamaan prioritas pembangunan kedua negara akan membuka ruang bagi kerja sama yang lebih erat dan saling menguntungkan di berbagai sektor. Kami optimis hubungan Indonesia dan Peru akan semakin erat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara," kata Wamenlu Tata.

Dalam pidatonya, Presiden Keiko Fujimori juga menyampaikan tujuh prioritas kebijakan, yaitu keamanan publik; peningkatan taraf hidup masyarakat; peningkatan infrastruktur; fasilitasi investasi dan pembangunan; keberlanjutan fiskal yang mencakup reaktivasi lapangan pekerjaan, investasi, dan bisnis; penguatan supremasi hukum dan demokrasi; serta penguatan kebijakan luar negeri melalui konsolidasi aliansi integrasi.