Ketua Komisi VII DPR Kritik Keras Menpar Soal Anggaran Rp450 Miliar Tak Merata hingga Protokoler Tak Sopan

Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Saleh Partaonan Daulay, melontarkan kritik pedas kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam sebuah rapat kerja yang berlangsung di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Kritik tersebut tidak hanya menyangkut kebijakan dan penyerapan anggaran kementerian, tetapi juga dimulai dari persoalan protokoler yang dianggap kurang sopan.

Saleh mengawali pernyataannya dengan nada kesal karena tidak disapa oleh sang menteri saat dirinya memasuki ruang rapat. Ia membandingkan perlakuan tersebut dengan sambutan hangat yang diterima oleh anggota Komisi VII lainnya, Lamhot Sinaga. “Yang disapa malah Pak Lamhot, jadi begitu Pak Lamhot masuk ‘Selamat datang Pak Lamhot’. Saya pas datang tadi, padahal saya terlambatnya tiga atau empat menit, tidak begitu lama, disapa pun tidak,” ujar Saleh di hadapan Menteri Widiyanti.

Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku heran dan mempertanyakan apakah dirinya telah melakukan kesalahan. “Jadi biasa lah, kalau orang Medan kan terus terang, apa adanya. Bukan ada apanya, tapi memang apa adanya saja, itu lah yang saya rasakan,” lanjutnya.

Setelah meluapkan kekesalan soal sambutan, Saleh beralih pada substansi persoalan yang lebih krusial. Ia menyoroti ketimpangan penyerapan anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata yang mencapai hampir Rp450 miliar. Menurutnya, distribusi anggaran antar kedeputian tidak berimbang sehingga beberapa unit kerja hanya memiliki anggaran sangat kecil, sekitar Rp18 miliar hingga Rp20 miliar. “Begitu sudah pertengahan tahun, habis anggarannya. Akhirnya mereka di kedeputian itu seakan-akan sudah akhir tahun, tidak usah kerja lagi, datang ngantor, dan kita tidak tahu apa yang dikerjakan di sana,” kritiknya.

Tak berhenti di situ, Saleh juga menyoroti fenomena meningkatnya kunjungan wisatawan asing dari Singapura dan Malaysia ke Batam dan Jakarta yang memanfaatkan pelemahan nilai tukar rupiah. Ia menilai situasi ini sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, peningkatan belanja wisatawan menguntungkan pedagang lokal. Namun di sisi lain, kondisi tersebut mencerminkan fundamental ekonomi yang rapuh. “Apa kita senang mereka datang untuk wisata dan belanja, atau kita mempertahankan fondasi ekonomi kita agar makin kuat? Bagaimana posisi Indonesia di situ?” tanyanya.

Kritik lainnya menyasar kebiasaan Menteri Widiyanti yang kerap melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Saleh mempertanyakan efektivitas kunjungan tersebut dalam meningkatkan pendapatan negara. “Ibu ke Sumbar pakai baju-baju ini segala macam, saya tidak tahu kok postingan ibu itu langsung masuk ke HP saya. Padahal saya tidak cari-cari. Sebetulnya kami senang, tapi apa itu esensial untuk tingkatkan penghasilan negara?” ucapnya.

Ia membandingkan sektor pariwisata dengan kementerian lain seperti pendidikan dan kesehatan yang anggarannya habis untuk pembangunan infrastruktur fisik. “Nah di pariwisata ini, habis duit tapi saat yang sama potensi kembalikan uang itu untuk kita ada,” imbuh Saleh.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR lainnya, Putra Nababan, turut mengkritik rencana Menteri Widiyanti yang akan meninggalkan rapat lebih awal karena ada urusan lain. Ia mempertanyakan etika dan keseriusan dalam forum resmi. “Apakah layak kalau kita lakukan pendalaman tidak ada menterinya? Kita hormati cabang eksekutif, tapi kita cabang legislatif punya hak konstitusional yang sama ketika bertanya dengan mitra,” tegasnya.

Menanggapi rentetan kritik tersebut, Menteri Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan apresiasi dan mengaku telah mencatat seluruh masukan dari pimpinan dan anggota Komisi VII. “Saya ucapkan terima kasih atas semua masukan dan dukungannya. Saya telah catat semua poin yang ada. Saya yakin ibu wamen nanti dapat menjawab, dan kami tentu akan menjawab juga di rapat berikutnya yang direncanakan tanggal 17 Juni untuk bahas anggaran tahun 2027,” ujar Widiyanti.

Ia kemudian memohon izin untuk meninggalkan ruangan karena memiliki agenda penting lainnya. “Saya akan catat, dan telah kami serap, dan kami mohon izin bapak ibu sekalian untuk meninggalkan ruangan, terima kasih,” pungkasnya.