Komisi X DPR Dukung Rencana Bahasa Prancis di Sekolah, Minta Pemerintah Pastikan Kesiapan Guru

Ketua Komisi X DPR, Hetifah, menyambut instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pengajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia, namun ia menekankan perlunya kejelasan implementasi agar kebijakan tersebut tidak membebani institusi pendidikan. Menurutnya, langkah strategis ini harus dirancang secara matang, terutama karena penguatan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib baru saja mulai diterapkan pada tahun ajaran ini.

“Kami tentu mendukung upaya pemerintah meningkatkan kemampuan bahasa asing peserta didik sebagai bekal menghadapi persaingan global. Namun, terkait arahan Presiden untuk memperluas pembelajaran Bahasa Prancis, perlu ada kejelasan implementasi di sekolah mengingat penguatan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib juga baru dijalankan tahun ini,” kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).

Salah satu sorotan utama yang disampaikan Hetifah adalah kesiapan sumber daya pengajar. Ia mengkhawatirkan jika sekolah-sekolah di Indonesia belum memiliki tenaga pendidik yang kompeten di bidang bahasa Prancis, maka kebijakan ini justru akan menjadi beban baru. “Yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan sumber daya pendidikan, terutama ketersediaan dan kompetensi guru. Jangan sampai sekolah dibebani kebijakan baru tanpa dukungan tenaga pengajar yang memadai serta sarana pembelajaran yang cukup,” ujarnya.

Di sisi lain, Hetifah menilai metode pengajaran bahasa asing harus dikemas secara menarik agar siswa memiliki minat yang tinggi. Pendekatan konvensional yang terlalu menekankan hafalan dan teori dinilai kurang efektif. “Pembelajaran bahasa asing harus dibuat menarik dan menyenangkan bagi siswa. Pendekatan melalui percakapan, permainan, musik, film, budaya, dan teknologi digital akan lebih efektif dibandingkan metode yang terlalu menekankan hafalan dan teori,” ucapnya.

Lebih lanjut, kualitas pengajar menjadi faktor penentu yang tak kalah penting. Hetifah meminta pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bersifat realistis dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. “Kami berpandangan bahwa keberhasilan pembelajaran bahasa asing tidak ditentukan oleh banyaknya bahasa yang diajarkan, tetapi oleh kualitas pengajaran, kesiapan guru, dan minat siswa. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan berjalan bertahap, realistis, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan instruksi tersebut saat melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, pada Kamis (28/5). Di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Prabowo menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengantisipasi perkembangan dunia ke depan. “Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.