Pemerintah Targetkan 143 Titik Baru Sekolah Rakyat pada 2026 untuk Putus Rantai Kemiskinan

Pemerintah menempatkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu ujung tombak strategi pemutusan rantai kemiskinan yang dimulai sejak usia dini. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai upaya intervensi struktural melalui jalur pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi perwakilan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sinjai, dan Kaimana di Kantor Kementerian Sosial. Dalam kesempatan itu, ia mengutip arahan langsung Presiden yang memerintahkan agar transmisi kemiskinan diputus sedini mungkin, bahkan sejak jenjang sekolah dasar.

“Presiden memerintahkan pemutusan transmisi kemiskinan harus dimulai sejak dini, sejak SD. Sekolah Rakyat ini program prioritas Presiden untuk memutus transmisi kemiskinan melalui jalur pendidikan,” kata Agus Jabo dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar empat juta anak Indonesia yang tidak mengenyam bangku sekolah. Kondisi ini, menurutnya, menjadi perhatian serius kepala negara.

“Presiden ingin kemiskinan segera selesai. Dalam kondisi tertentu, orang tua yang kurang mampu meminta anak ikut bekerja, itu yang Presiden tidak mau,” ujar Agus Jabo.

Ia menjelaskan, Presiden meminta setiap pemerintah daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Pada tahun ini, pemerintah menyiapkan 104 titik Sekolah Rakyat permanen untuk menggantikan sekolah rintisan. Meski demikian, baru 93 titik yang beroperasi karena sejumlah lokasi masih menghadapi kendala teknis.

“Sementara untuk 2026, pemerintah menyiapkan tambahan 143 titik baru di luar lokasi yang sudah ada. Seluruh usulan daerah yang memenuhi syarat nantinya akan diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Sosial untuk ditetapkan pembangunannya,” jelasnya.

Agus Jabo pun meminta para kepala daerah menyiapkan lahan terbaik demi kelancaran pembangunan sekolah tersebut. “Sampaikan ke bupati, untuk mempersiapkan lahan bagus. Ini penting untuk program Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Menanggapi usulan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB) dan lumbung sosial dari Kabupaten Sinjai, Agus Jabo meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi lebih lanjut. Hal ini mengingat Sinjai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana banjir dan longsor.

Di akhir audiensi, ia mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat dan program kesejahteraan sosial lainnya. “Orang miskin punya potensi, tapi kita di pemerintahan tidak pernah menjangkau mereka. Setelah beberapa bulan masuk Sekolah Rakyat, banyak potensi anak-anak mulai terlihat. Ada yang bagus bahasa Inggrisnya, bahasa Jepang, ada yang punya kemampuan lain,” tuturnya.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, ketiga pemerintah daerah melaporkan kesiapan lahan, progres pembangunan, serta sejumlah usulan terkait program pemberdayaan dan perlindungan sosial di wilayah masing-masing. Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, melaporkan bahwa lahannya seluas tujuh hektare telah siap. Legalitas lahan sudah diserahkan kepada Kementerian Sosial dan saat ini tengah memasuki tahap pematangan.

“Area tersebut dinilai strategis karena memiliki akses jalan dan dekat dengan pemukiman warga,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kaimana yang diwakili oleh Wakil Ketua III DPRK Kaimana, Dennis Yusuf Sawi, menyampaikan kendala lahan yang masih berupa rawa. “Terkait Sekolah Rakyat di Kaimana, lahannya sebenarnya sudah ada. Namun kondisi lahannya masih berupa rawa sehingga perlu penimbunan,” ujar Dennis. Pemerintah daerah setempat mengusulkan dukungan surat rekomendasi dari Kementerian Sosial untuk memperkuat proses penyiapan lahan ke Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara itu, Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, melaporkan bahwa progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen di wilayahnya telah mencapai sekitar 69,8 persen. Selain pembangunan fisik, Sinjai juga mengusulkan penguatan program Kampung Siaga Bencana, pengisian lumbung sosial, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi keluarga penerima manfaat.

“Di lapangan sudah ada empat gedung yang terpasang atap. Yang penting tanggal 14 Juli sudah bisa dipakai untuk proses belajar mengajar,” tutup Andi.