Bamsoet Dukung Kerangka Ekonomi 2027 Prabowo: Target Pertumbuhan 6,5 Persen Realistis

Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan dukungan penuh terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027 yang baru saja disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI. Menurut politikus yang akrab disapa Bamsoet itu, arah kebijakan fiskal yang dipaparkan pemerintah menunjukkan upaya serius membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang yang realistis dan terukur. Pendekatan ini dinilai tepat untuk memperkuat daya tahan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5/2026), Bamsoet menilai optimisme pemerintah tetap terjaga meskipun ekonomi dunia tengah menghadapi perlambatan. Tekanan geopolitik, perang dagang, dan fluktuasi suku bunga global menjadi tantangan yang dihadapi dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.

“Kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo memperlihatkan keberanian pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan sosial masyarakat. APBN ditempatkan sebagai instrumen perjuangan negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat meningkat secara nyata,” ujar Bamsoet.

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta. Rapat yang sama turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan MPR dan DPR, termasuk Ketua DPR Puan Maharani serta para wakil ketua. Sejumlah ketua umum partai politik juga hadir, seperti Bahlil Lahadalia (Golkar), Surya Paloh (NasDem), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), Zulkifli Hasan (PAN), dan Muzammil Yusuf (PKS), bersama para menteri Kabinet Merah Putih.

Bamsoet menyoroti desain Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang dinilai sangat hati-hati dalam mengelola fiskal. Target defisit yang dipatok pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan disiplin fiskal tetap dijaga. Menurutnya, langkah ini krusial karena berbagai lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026-2027 masih dibayangi perlambatan akibat konflik geopolitik, volatilitas harga energi, dan fragmentasi perdagangan.

“Pemerintah sangat tepat menjaga defisit tetap terkendali. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar, menjaga rating investasi Indonesia, sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia menghadapi berbagai tekanan global yang sewaktu-waktu bisa muncul,” tegas Bamsoet.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa target pertumbuhan ekonomi hingga 6,5 persen pada 2027 merupakan tekad kuat pemerintah untuk keluar dari stagnasi pertumbuhan lima persen yang menjadi pola ekonomi nasional selama satu dekade terakhir. Bamsoet menilai target tersebut realistis jika didukung akselerasi hilirisasi industri, penguatan investasi, perluasan sektor manufaktur, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan konsumsi domestik. Saat ini, kontribusi ekonomi digital Indonesia sudah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai yang diperkirakan melampaui 130 miliar dolar AS pada 2025. Hilirisasi mineral juga telah mendongkrak nilai ekspor produk berbasis nikel, baja tahan karat, hingga baterai kendaraan listrik secara signifikan.

“Target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen memang menantang, tetapi sangat mungkin dicapai apabila industrialisasi nasional berjalan konsisten, hilirisasi diperluas, investasi dipermudah, dan penciptaan lapangan kerja formal dipercepat. Indonesia memiliki modal pasar nasional yang besar, bonus demografi, serta sumber daya alam strategis yang menjadi kekuatan utama,” ungkapnya.

Di sisi lain, Bamsoet menyoroti perhatian serius pemerintah terhadap indikator kesejahteraan sosial. Dalam sasaran pembangunan 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun hingga kisaran 6 hingga 6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 4,30 hingga 4,87 persen, serta rasio gini berada di level 0,362 sampai 0,367. Menurutnya, arah kebijakan ini membuktikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, melainkan juga memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Hal ini dinilai penting mengingat ketimpangan sosial dan tekanan biaya hidup masih menjadi tantangan di berbagai daerah akibat inflasi pangan dan pelemahan ekonomi global.

“Yang paling penting dari pertumbuhan ekonomi adalah dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Ketika kemiskinan turun, pengangguran berkurang, dan lapangan kerja formal meningkat, di situlah keberhasilan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas Bamsoet.

Ia menambahkan, arah kebijakan APBN 2027 harus mampu memperkuat ketahanan pangan, energi, dan industri nasional. Target lifting minyak mentah sebesar 602 hingga 615 ribu barel per hari serta lifting gas bumi 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari harus diikuti dengan percepatan investasi di sektor energi. Menurut Bamsoet, ketahanan energi menjadi isu strategis karena dunia masih menghadapi fluktuasi harga minyak global yang sangat dipengaruhi konflik geopolitik di Timur Tengah dan ketegangan rantai pasok energi internasional.

“Pemerintah harus memastikan APBN 2027 menjadi instrumen yang memperkuat kemandirian nasional, baik di sektor pangan, energi, industri maupun sumber daya manusia. Ketahanan ekonomi bangsa hanya dapat tercapai apabila Indonesia mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri,” tutup Bamsoet.