Presiden Prabowo Hadir Langsung Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro 2027 ke DPR, Diapresiasi sebagai Sinyal Politik Strategis

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tidak lazim dengan hadir langsung menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Langkah ini mendapat apresiasi dari anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan, yang menilai kehadiran langsung kepala negara memberikan sinyal politik yang kuat mengenai urgensi kebijakan fiskal nasional.

“Ini memberi pesan politik bahwa pemerintah ingin menjadikan arah kebijakan fiskal sebagai agenda strategis nasional, bukan sekadar agenda teknokratis tahunan. Kehadiran langsung Presiden menunjukkan tantangan ekonomi global ke depan memang membutuhkan kepemimpinan politik yang kuat,” ujar Johan dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Selama ini, penyampaian dokumen KEM dan PPKF biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan. Dengan hadirnya Presiden secara langsung, Johan menilai ada keseriusan politik dalam merespons dinamika perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian.

Dalam pemaparan pemerintah, target defisit APBN 2027 dijaga pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Johan menilai angka ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan di tengah tekanan global yang masih dinamis.

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi 2027 dipatok pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan inflasi terkendali di angka 1,5 hingga 3,5 persen. Pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0 hingga 6,5 persen serta peningkatan Indeks Kesejahteraan Petani menjadi 0,8038.

Namun, anggota Komisi IV DPR RI itu mengingatkan bahwa DPR akan mendalami apakah target-target makro yang cukup optimistis tersebut benar-benar ditopang oleh penguatan sektor riil dan ekonomi rakyat. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak cukup jika tidak dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Yang paling penting bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi bagaimana rakyat benar-benar merasakan manfaatnya. Jangan sampai APBN terlihat kuat di atas kertas, sementara petani, nelayan, UMKM, dan masyarakat kecil masih menghadapi persoalan harga, distribusi, biaya produksi, dan akses pasar,” jelasnya.

Menurut Johan, target peningkatan kesejahteraan petani merupakan arah kebijakan yang baik. Namun, ia menegaskan bahwa hal itu harus diikuti dengan keberpihakan fiskal yang nyata terhadap sektor pangan dan produksi nasional.

“APBN 2027 harus menjadi instrumen kedaulatan ekonomi nasional. Sektor pangan, energi, industri nasional, dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor dan lebih siap menghadapi tekanan geopolitik global,” tutupnya.