Mensos Gus Ipul: Data Penerima Bansos Masih Jadi Pekerjaan Rumah Terbesar

Pekerjaan rumah terbesar dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) masih berkutat pada persoalan data. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat membuka audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Blitar di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (7/5/2026). Audiensi tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari program Sekolah Rakyat, pemberdayaan masyarakat, hingga pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) demi memastikan bansos tepat sasaran.

Menurut Gus Ipul, jika data penerima manfaat sudah tertata dengan rapi, seluruh program sosial akan berjalan lebih mudah dan efektif. “Selama ini PR-nya di data. Jadi datanya juga harus beres dulu,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, data penerima bantuan perlu ditinjau dari berbagai lapisan, mulai dari desil nasional, desil regional, hingga desil lokal. Dalam proses ini, Kementerian Sosial menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan desil sekaligus memverifikasi warga yang sudah mendapatkan intervensi program, termasuk penerima PBI JKN dari pemerintah pusat.

Gus Ipul secara langsung meminta Bupati Blitar Rijanto untuk mengetahui secara detail data warga di daerahnya yang menerima bantuan dari Kemensos. “Pak Bupati harus tahu data dan tahu siapa warga yang dapat bansos, termasuk PBI dari Kemensos. Kalau semisal ada yang tidak berhak, coret saja,” tegasnya.

Pemutakhiran data, lanjut Gus Ipul, dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu formal dan partisipasi. Pada jalur formal, data mengalir dari tingkat RT/RW, naik ke desa, lalu ke bupati, dinas sosial, dan terhubung dengan Kemensos melalui sistem SIKS-NG. Dengan mekanisme ini, desa, pemerintah kabupaten, dinas sosial, dan kementerian berada dalam satu jalur data yang sama.

Ia pun menekankan bahwa bansos tepat sasaran tidak sekadar berarti bantuan diberikan kepada orang yang berhak. Untuk penerima yang masih berada di usia produktif, bantuan harus disertai proses graduasi agar mereka mampu keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga memaparkan jumlah penerima bantuan di Kabupaten Blitar. Pada 2025, total bansos yang disalurkan di wilayah tersebut mencapai Rp490.346.375.000 dengan jumlah 187.348 keluarga penerima manfaat (KPM). Nilai ini hampir menyentuh setengah triliun rupiah. “Ini waktunya kita berbuat untuk orang lain, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan data bansos Kabupaten Blitar, realisasi program Sembako pada triwulan I 2026 mencapai Rp50.830.800.000 bagi 84.718 KPM. Sementara pada 2025, nilai bantuan Sembako mencapai Rp160.289.400.000 untuk 93.470 KPM. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), realisasi triwulan I 2026 tercatat Rp30.063.800.000 bagi 40.406 KPM, sedangkan pada 2025 nilainya mencapai Rp127.386.875.000 untuk 49.158 KPM.

Selain itu, bantuan YAPI di Kabupaten Blitar tercatat sebesar Rp4.771.200.000 untuk 3.359 penerima. Bantuan permakanan mencapai Rp35.618.100.000 untuk 4.177 penerima, dan BLTS tercatat sebesar Rp162.280.800.000 untuk 180.312 KPM. Untuk PBI JK/PBI JKN berdasarkan SK Februari 2026, estimasi bantuan selama satu tahun mencapai Rp224.807.184.000 dengan 446.046 penerima.

Gus Ipul juga menyebutkan bahwa Kabupaten Blitar memiliki pilar sosial yang aktif di lapangan, terdiri dari 124 pendamping PKH, 35 Tagana, 22 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 2 pendamping rehabilitasi sosial, dan 2 Pordam.

Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan Kemensos dalam menata pelaksanaan program di wilayahnya. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah Sekolah Rakyat. Rijanto mengungkapkan, Kabupaten Blitar sebelumnya pernah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat, namun terkendala ketersediaan lahan yang belum mencukupi. Karena itu, ia berharap pembangunan tersebut dapat difasilitasi lebih lanjut.

Rijanto juga menyoroti masih adanya anak-anak putus sekolah di Kabupaten Blitar, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Sebagian dari mereka sudah bekerja membantu keluarga, seperti memberi makan ternak dan mengambil pasir di sungai. “Kondisi ini menjadi perhatian kami,” tutup Rijanto.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Bupati Blitar Beky Herdiansyah, Sekretaris Daerah Khusna Lindarti, Kepala Bappeda Litbang Sisilia Deka, Kepala Dinas PUPR Agus Zaenal, Kepala Bidang Prasarana Wilayah Bappeda Fia Laksono, dan Kepala Bidang Sumber Daya Alam PUPR Retiono Pratanto.