Indonesia Kecang Serangan Rudal ke Kilang Minyak di UEA, Desak Penghormatan Hukum Internasional

Indonesia mengecam keras serangan rudal dan drone yang menyasar fasilitas kilang minyak di Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA), pada Senin (4/5/2026). Melalui pernyataan resmi, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk kembali menjunjung tinggi hukum internasional, khususnya ketentuan yang melindungi infrastruktur sipil dari aksi militer.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menilai bahwa aksi tersebut tidak hanya berpotensi memicu eskalasi ketegangan di kawasan, tetapi juga melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya. Lebih dari itu, serangan terhadap instalasi energi dinilai dapat mengganggu rantai pasok dan keamanan energi global, yang dampaknya berpotensi meluas hingga ke negara-negara di luar kawasan Timur Tengah.

“Serangan tersebut berisiko meningkatkan ketegangan, melanggar kesepakatan gencatan senjata, dan mengganggu rantai pasok dan keamanan energi global, yang dampaknya dapat meluas hingga ke negara-negara di luar kawasan,” demikian bunyi pernyataan Kemlu yang diunggah melalui akun media sosial resminya, Rabu (6/5/2026).

Indonesia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Dalam pernyataan yang sama, pemerintah mendesak agar semua pihak yang terlibat dapat menahan diri dan menghormati kesepakatan gencatan senjata secara penuh.

“Indonesia mendesak seluruh pihak untuk menahan diri, menghormati kesepakatan gencatan senjata secara penuh, dan menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk perlindungan terhadap infrastruktur sipil,” tulis pernyataan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan kesiapannya untuk mendukung berbagai upaya deeskalasi. Pendekatan dialog dinilai sebagai jalan terbaik untuk mendorong terwujudnya perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di kawasan.

Pemerintah juga mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di UEA untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. “Seluruh WNI juga dihimbau untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta senantiasa mengikuti arahan Pemerintah setempat serta Perwakilan RI di Perserikatan Emirat Arab,” pungkas pernyataan tersebut.