Pramono Anung Nilai Hubungan Pemprov DKI dengan Buruh Paling Kondusif, UMP Dibahas Tanpa Gejolak

Hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kalangan buruh di ibu kota dinilai berjalan dalam situasi yang kondusif. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa proses komunikasi, khususnya dalam menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP), berlangsung tanpa menimbulkan gejolak berarti.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri acara Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (5/5/2026). Menurutnya, dialog tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh selama ini terjalin dengan baik.

“Jakarta termasuk ruang komunikasi diskusi untuk menentukan upah UMP yang paling adem ayem. Bahkan, kalau ada demo pun, sebenarnya yang didemo bukan Jakarta,” ujar Pramono.

Ia menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari hubungan personal yang solid dengan sejumlah tokoh buruh. Pramono bahkan berkelakar bahwa dirinya kerap menerima langsung keluhan dari perwakilan buruh, termasuk soal kesulitan mengakses pejabat dinas terkait.

“Kadang-kadang komplain ke saya, ‘masa nemuin kepala dinas susah?’ Saya yang dikomplain,” katanya.

Di sisi lain, Pramono menegaskan bahwa stabilitas hubungan industrial menjadi salah satu faktor krusial dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah, lanjutnya, akan terus membuka ruang dialog agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara konstruktif.

Ia pun berharap sinergi antara pemerintah dan buruh dapat terus terpelihara ke depan. Menurut Pramono, peran buruh sangat signifikan dalam mendorong kemajuan industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan komunikasi yang baik, persoalan buruh bisa diselesaikan bersama. Ini yang menjadi kekuatan Jakarta,” tuturnya.