Anggota DPD Desak Polisi Tindak Tegas Pelaku Pengeroyokan Kepala SPPG di Bandung Barat

Anggota DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, mendesak aparat kepolisian untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penganiayaan yang menimpa seorang warga Aceh yang menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rajamandala Kulon 2 di Cipatat, Bandung Barat, Jawa Barat. Desakan ini disampaikan menyusul insiden kekerasan yang dialami oleh Muhammad Khatami Maulana, yang diduga menjadi korban pengeroyokan di tempat kerjanya.

“Kita minta aparat keamanan menindak tegas pelaku kekerasan terhadap warga Aceh yang menjadi Kepala SPPG di Cipatat. Jangan sampai kasus seperti ini terus terulang di masa depan,” ujar Azhari Cage dalam pernyataan resminya di Banda Aceh, Senin.

Menurut keterangan yang dihimpun, peristiwa nahas itu terjadi pada Sabtu (2/5) sekitar pukul 20.45 WIB di area dapur tempat korban bertugas. Saat itu, Muhammad Khatami Maulana tengah berada di lokasi bersama seorang penanggung jawab dapur dari pihak mitra. Situasi yang semula berlangsung normal tiba-tiba berubah ketika dua orang pria yang datang menggunakan kendaraan roda empat secara mendadak melakukan penyerangan.

Korban, yang tidak mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi kedatangan kedua pelaku, menjadi sasaran kekerasan setelah para pelaku gagal menemukan orang yang mereka cari. Azhari menjelaskan bahwa meskipun korban telah berupaya menjelaskan bahwa dirinya tidak terkait dengan persoalan yang ada, pelaku tetap melancarkan aksi kekerasan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka fisik, terutama di bagian kepala, dan telah mendapatkan penanganan medis.

Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan luka fisik pada korban, tetapi juga memicu kekhawatiran yang lebih luas mengenai keselamatan para pekerja dan pentingnya perlindungan hukum di lingkungan kerja. Azhari menegaskan bahwa kasus ini telah dilaporkan ke polsek setempat. Ia pun berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

“Kami mengecam segala bentuk kekerasan dan mendesak agar proses hukum berjalan secara adil tanpa pandang bulu,” tegas Azhari.