Anggota DPR Desak Investigasi Tabrakan Kereta di Bekasi, Soroti Gagalnya Sistem Keselamatan Berlapis

Anggota Komisi VI DPR dari PDIP, Mufti Anam, ikut angkat bicara soal tabrakan kereta api di Stasiun Bekasi Timur. Kejadiannya melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL. Ia mendesak investigasi dilakukan secara menyeluruh. Bukan cuma soal penyebabnya, tapi juga langkah-langkah ke depan untuk keselamatan penumpang.

“Peristiwa tabrakan kereta di wilayah Bekasi ini menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola keselamatan perkeretaapian kita,” ujar Mufti saat dihubungi wartawan, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, transportasi yang selama ini dibanggakan sebagai moda paling aman dan tepat waktu, justru memperlihatkan celah mendasar. “Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi di era teknologi saat ini,” katanya lagi.

Menurut informasi yang diterima Mufti, KA Argo Bromo disebut tidak mendapat sinyal soal keberadaan KRL di depannya. Hal inilah yang kemudian berujung pada kecelakaan. Dari situ, ia menyoroti sistem pengamanan berlapis yang belum diterapkan secara optimal di Indonesia.

“Saya menerima informasi bahwa kereta api jarak jauh tidak mendapatkan sinyal terkait keberadaan kereta di depannya. Jika benar, maka ini adalah kegagalan sistem dan bahkan mungkin human error,” jelasnya.

Ia lalu membandingkan dengan negara lain. Di banyak tempat, sistem seperti Automatic Train Protection (ATP) atau European Train Control System (ETCS) sudah jadi standar minimum. Fungsinya untuk mencegah tabrakan, bahkan ketika masinis melakukan kesalahan sekalipun.

“Kenapa sistem pengaman berlapis seperti ini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di Indonesia?” tanyanya.

Di sisi lain, Mufti juga menyoroti posisi KAI sebagai BUMN. Menurutnya, selama ini perusahaan kereta api itu mendapat banyak fasilitas menguntungkan dari negara. Mulai dari penyertaan modal negara (PMN), subsidi public service obligation (PSO), penugasan proyek strategis, hingga perlindungan regulasi yang membuat kompetitor nyaris tidak ada.

“Kami kecewa, KAI sebagai salah satu BUMN yang paling privileged, justru gagal melindungi nyawa rakyat,” tegasnya.

Legislator ini mengaku sudah lama mengingatkan bahwa investasi terlalu berat ke infrastruktur fisik. Rel, stasiun, kereta baru semua itu penting. Namun, sistem keselamatan berbasis teknologi dan manajemen risiko belum berjalan beriringan. Dan itu, katanya, masalah besar.

Yang juga menarik perhatiannya, korban dalam kecelakaan ini semuanya perempuan. Ia pun mempertanyakan desain keselamatan kereta kita. “Standar desain rangkaian kereta harus mempertimbangkan crash safety, bukan hanya kapasitas dan kenyamanan,” ucapnya.

“Keselamatan jangan setengah-setengah. Tidak cukup hanya melindungi dari kejahatan sosial, tapi juga dari risiko kecelakaan,” pungkas Mufti.