Pansus IV DPRD Kalsel Evaluasi LKPJ 2025: Angka Kemiskinan Ekstrem Baru Turun 0,99 Persen dalam Lima Tahun

Penulis: Rini

TVRINews, Banjarmasin

Selasa, 28 April 2026, Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat. Isinya? Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025. Mereka duduk bareng sejumlah mitra kerja strategis. Fokusnya cukup jelas: akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem di Bumi Lambung Mangkurat.

Ketua Pansus IV, Jihan Hanifha, langsung buka suara. Menurut dia, penanganan kemiskinan itu nggak bisa dilakukan secara parsial. Harus terintegrasi. Sinergi lintas sektor jadi kunci biar kebijakan yang lahir benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Nah, dari hasil evaluasi lima tahun terakhir, Jihan menyoroti satu hal. Angka penurunan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, masih perlu kerja keras tambahan. Semua perangkat daerah harus turun tangan.

"Rapat hari ini bersama Dinas Sosial mengecek target pengentasan kemiskinan. Ternyata dalam 5 tahun, kita baru berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem sebesar 0,99 persen. Tentu ini menjadi PR kita bersama agar kemiskinan ekstrem di Kalimantan Selatan bisa menuju 0 persen," ujar Jihan, Selasa, 28 April 2026.

Di sisi lain, meski tantangannya besar, Pansus IV tetap kasih apresiasi. Capaian program tahun 2025 dinilai sudah mulai menyasar kebutuhan spesifik masyarakat. Beberapa program yang disorot? Ada bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyaluran sembako, hingga pemberdayaan lewat Sekolah Rakyat.

Jihan sendiri menilai Sekolah Rakyat ini solusi jangka panjang. Strategis banget. Nggak cuma ngasih akses pendidikan buat anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini juga menyentuh aspek pembinaan. Termasuk buat para orang tua siswa.

"Upaya selama 2025 tadi sudah lebih spesifik ke masyarakat. Selain bantuan fisik seperti RTLH, pembinaan di Sekolah Rakyat juga sangat bagus karena orang tua peserta didik turut mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," tambahnya.

Rapat koordinasi ini juga melibatkan beberapa pihak. Ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel. Nggak ketinggalan, tenaga ahli Pansus IV ikut memastikan setiap rekomendasi punya dasar kajian yang kuat.

Pansus IV mendorong kolaborasi yang lebih solid antar perangkat daerah. Tujuannya? Biar program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial nggak tumpang tindih. Dengan begitu, rantai kemiskinan di Kalimantan Selatan bisa segera diputus lewat akses pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga.

Editor: Redaksi TVRINews

Komentar

1000 Karakter tersisa

Kirim

Komentar