Partisipasi Pemilu Dewan Kota Palestin Menurun Drastis Akibat Perang di Gaza

Sabtu lalu, warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza bagian tengah akhirnya mencoblos. Ini adalah pemilihan dewan kota pertama sejak perang Gaza pecah pada 2023. Tapi antusiasmenya? Jauh dari kata ramai. Dibanding pemilu sebelumnya di 2022, partisipasi kali ini jelas lebih sepi.

Di Tepi Barat yang masih diduduki, sekitar 1,5 juta orang sebenarnya terdaftar sebagai pemilih. Namun pagi harinya, tempat pemungutan suara terlihat lengang. Jumlah kandidat juga terbatas. Tapi menjelang penutupan, situasi berubah. Partisipasi merangkak naik hingga 53,44 persen angka itu diumumkan Komisi Pemilihan Pusat (CEC) yang bermarkas di Ramallah. Sedikit di bawah pemilu Maret 2022, tapi masih lumayan.

Di sisi lain, Deir el-Balah, Gaza, ceritanya berbeda. Dari 70 ribu pemilih terdaftar, cuma 22,7 persen yang datang. Suasana perang jelas terasa. Orang-orang mungkin lebih sibuk mikirin bertahan hidup daripada nyoblos.

Presiden Mahmud Abbas sendiri terlihat optimis. Usai memberikan suaranya di Al-Bireh, dia bilang ke wartawan,

“Kami sangat senang dapat menjalankan demokrasi meskipun menghadapi banyak tantangan.”

Laporan dari kantor berita Palestina, Wafa, mengutip pernyataan itu langsung. Sementara itu, di beberapa tempat di Tepi Barat, para diplomat asing ikut memantau. Mereka terlihat berbaur, mengamati jalannya pemilu dari dekat.

Manar Salman, seorang guru bahasa Inggris di Jericho, punya alasan sederhana kenapa dia memilih. “Kami akan memilih seseorang yang bisa memperbaiki komunitas lokal... hal-hal seperti air dan perbaikan jalan,” katanya. Tapi dia juga sadar akan keterbatasan. “Kami tidak menerima banyak dukungan dari luar, dan pendudukan memengaruhi kami dalam banyak hal... ini membatasi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota.”

Tapi tidak semua orang setuju dengan waktu pelaksanaan pemilu ini. Ziad Hassan, pengusaha dari desa Dura Al-Qaraa, blak-blakan. “Kami tidak menginginkan pemilu saat ini di tengah perang di Gaza dan serangan pemukim yang terus berlangsung di Tepi Barat,” ujarnya. “Keputusan ini dipaksakan kepada kami.”

Sejak Oktober 2023, serangan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat memang meningkat drastis. Ini jadi kekhawatiran utama. Abed Jabaieh, 68 tahun, mantan kepala desa Ramun, punya pandangan sendiri. “Hal utama adalah keamanan dari para pemukim. Karena itu kami membutuhkan wajah-wajah baru, anak muda yang bersedia memperjuangkan hak-hak kami.”

Suasana pemilu kali ini terasa berbeda. Bukan sekadar soal memilih pemimpin lokal, tapi juga soal harapan di tengah tekanan. Dan seperti biasa, demokrasi di tanah yang terjajah tidak pernah berjalan mulus.