Mendagri Tito Karnavian: Kepala Daerah Berprestasi Jangan Tertutup Isu Hukum Segelintir Oknum

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian angkat bicara soal kinerja kepala daerah. Menurutnya, tidak semuanya buruk. Memang ada yang tersandung kasus hukum, tapi ia menekankan masih banyak juga yang kerja keras dan punya prestasi.

Pernyataan itu disampaikan Tito di Palembang, tepatnya di Wyndham Opi Hotel, Sabtu (25/4/2026). Acaranya adalah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi. Awalnya, ia bilang pemberian penghargaan ini adalah salah satu cara untuk mendorong kinerja pemerintah daerah.

"Jadi, pemberian penghargaan merupakan salah satu metode untuk menciptakan iklim kompetitif agar daerah bisa memacu kinerjanya lebih optimal," ujar Tito.

Ia lalu membeberkan data. Indonesia punya 552 pemerintah daerah. Rinciannya: 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Jumlah yang tidak sedikit. Menurut Tito, ini menunjukkan besarnya skala pemerintahan sekaligus kompleksitas persoalan di masing-masing daerah.

"Di satu sisi kita bangga dengan negara yang besar dan luas, dan sistem pemerintahan yang banyak, di sisi lain ini menimbulkan kompleksitas juga dengan berbagai permasalahan daerah masing-masing," sambungnya.

Dia pun mengakui tantangan kepala daerah tidaklah ringan. Meski begitu, setiap kepala daerah sudah punya kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan memajukan wilayahnya. Ada yang bagus. Ada yang biasa-biasa saja. Dan ada juga yang perlu meningkatkan kemampuan.

"Ada kepala daerah yang tentunya bagus, ada juga yang mungkin rata-rata air, dan ada juga yang perlu untuk meningkatkan kemampuannya," katanya.

Soal kepala daerah yang tersandung masalah hukum, Tito juga menyinggungnya. Tapi, ia tegas: itu tidak bisa digeneralisasi. Bukan berarti semua kepala daerah jelek.

"Nah memang kita prihatin dengan ada beberapa sahabat-sahabat kita, kolega-kolega kita yang terkena masalah hukum," ujarnya.

"Saya hanya berpikir bahwa yang terkena masalah hukum tidak harus menggeneralisir semua kepala daerah itu buruk. Banyak kepala daerah yang baik, banyak kepala daerah yang berjuang turun ke lapangan, bertemu masyarakat," sambungnya.

Menurutnya, prestasi kepala daerah yang berkinerja baik perlu diekspos. Biar publik tahu. Di sinilah peran media disebutnya sangat besar dalam membentuk opini masyarakat.

"Persoalannya adalah kita jangan sampai, rekan-rekan, sahabat kita yang mungkin terkena masalah hukum, atau mungkin diberitakan melakukan inefisiensi dalam mengelola anggaran, itu kemudian menghapus prestasi-prestasi, kinerja yang bagus yang dibuat oleh kepala daerah yang bagus," ungkapnya.

"Sehingga oleh karena itu perlu ada exposure, harus ada pemberitaan sesuatu yang bagus kalau tidak diberitakan orang tidak tahu, di tengah sekarang arus yang transparan situasi yang serba terbuka, dan pengaruh media sangat kuat untuk mempengaruhi opini publik," imbuh dia.

Di akhir, Tito menyebut Kementerian Dalam Negeri punya tanggung jawab membina dan mengawasi pemerintah daerah. Salah satu cara yang dinilai efektif? Mendorong kompetisi sehat antar kepala daerah.