Kemendagri Dorong Daerah Kreatif Cari Pendanaan di Tengah Keterbatasan Fiskal

Jakarta Di tengah situasi global yang serba nggak pasti dan fiskal daerah yang makin terbatas, pemerintah daerah diminta untuk mulai berpikir di luar kotak. Nggak bisa lagi cuma ngandelin dana transfer dari pusat. Harus ada cara lain buat cari duit, biar pembangunan tetap jalan.

Ini yang ditekankan sama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Menurut dia, kalau daerah mau hasil yang beda, ya caranya juga harus beda.

“Kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda, maka harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Maka, kalau Daerah ingin berubah, memiliki sumber pendanaan yang lebih baik, harus terus melakukan terobosan dan inovasi,” ujarnya dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan Daerah, Jumat (24/4/2026) kemarin.

Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan creative financing ini? Fatoni jabarin beberapa langkah. Pertama, ya dari pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah didorong buat lebih giat lagi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, katanya. Caranya? Pengawasan diperkuat, alat perekam transaksi dipasang, layanan pembayaran pajak diperluas, plus jangan lupa cari potensi pajak baru yang sesuai aturan.

Digitalisasi juga jadi kunci. Biar kebocoran bisa ditekan, pelayanan makin gampang, efektif, efisien, dan pendapatan daerah bisa dipantau secara real time.

Kedua, urusan BUMD. Ini yang agak miris. Dari 1.097 BUMD di seluruh Indonesia, kata Fatoni, kurang dari setengahnya yang bisa kasih untung. Makanya, daerah harus perkuat BUMD sesuai potensi masing-masing. Pilih pengurus yang profesional, lakukan pembinaan dan pengawasan. Kalau belum punya BUMD, ya bentuk entah itu BUMD pangan, pariwisata, air minum, atau energi.

Ketiga, optimalisasi BLUD Badan Layanan Umum Daerah. Rumah sakit, puskesmas, sekolah kalau dikelola dengan fleksibel dan profesional, bisa jadi sumber pendapatan. “Kalau BLUD kinerjanya baik, dia bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan bisa menghasilkan pendapatan sehingga beban APBD berkurang,” jelas Fatoni.

Keempat, soal barang milik daerah. Aset-aset yang ada harus diinventarisasi dan dimanfaatkan secara produktif. Bisa lewat kerja sama, sewa, pemanfaatan bersama, atau bahkan jual aset yang udah nggak dipakai.

Kelima, optimalisasi dana CSR. Dari perusahaan swasta, BUMN, maupun BUMD. Fatoni bilang, CSR bakal lebih efektif kalau dikoordinasi pemerintah daerah dan diarahkan ke program prioritas penanganan kemiskinan, stunting, inflasi, perbaikan rumah, pemberdayaan masyarakat.

Nggak cuma itu. Daerah juga didorong buat pakai skema KPDBU Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha. Skema ini, menurut Fatoni, bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, rumah sakit, penerangan jalan, pasar, dan lainnya. Biayanya dari badan usaha.

Dia kasih contoh: ada daerah yang pakai KPDBU buat penerangan jalan. Proyek yang biasanya butuh 10 tahun dengan anggaran gede, ternyata bisa dipercepat. Dampaknya? Keamanan meningkat, daerah jadi terang, UMKM naik kelas, ekonomi bergerak, bahkan pajak penerangan jalan bisa berkurang karena pake solar sel.

Zakat, obligasi, sampai kolaborasi

Masih ada sumber lain. Optimalisasi zakat, infak, dan sedekah lewat Baznas. Fatoni bilang, dana itu bisa dipakai buat program pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sampai perbaikan rumah nggak layak huni.

Terus, ada juga pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah, dan sukuk daerah. Tapi Fatoni ngasih catatan: harus hati-hati, terukur, dan sesuai ketentuan. Jangan sampai malah jadi beban buat keuangan daerah ke depannya.

Di sisi lain, kerja sama antar daerah juga perlu diperkuat. Apalagi buat pengembangan kawasan, pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, sampai infrastruktur yang lintas wilayah.

“Daerah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi, baik dengan badan usaha, pemerintah daerah lain, maupun sumber pembiayaan di luar APBD,” tegas Fatoni.

Harapannya, lewat berbagai skema creative financing ini, pemerintah daerah bisa makin mandiri secara fiskal dan pembangunan di daerah bisa lebih cepat terwujud.