Pemerintah Targetkan Bedah 15.000 Rumah Tak Layak Huni di 40 Kawasan Perbatasan

Jakarta Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, baru-baru ini membeberkan rencana besar untuk kawasan perbatasan. Ada program bedah rumah yang bakal menyasar 15.000 unit hunian tak layak. Angka itu tersebar di 40 kabupaten/kota, tepatnya di 17 provinsi. Lumayan banyak, ya.

Program ini namanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, atau biasa disingkat BSPS. Menurut Tito, ini bukan sekadar proyek fisik. Lebih dari itu, ini adalah upaya pemerintah untuk menebar keadilan. Selama ini, masyarakat di perbatasan kerap merasa terpinggirkan. Nah, lewat program ini, mereka diharapkan bisa lebih sejahtera.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat," ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Dia menambahkan, kualitas hidup yang lebih baik di perbatasan punya efek domino. Kawasan yang makmur otomatis jadi benteng alami. Semacam 'buffer zone' buat sistem pertahanan Indonesia. Apalagi, potensi infiltrasi dari luar selalu mengintai. Jadi, ini strategi jangka panjang juga.

Tito tak lupa berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian PKP. Tanpa dukungan mereka, program sebesar ini mungkin cuma angan-angan. Awalnya, alokasi cuma 10.000 unit. Tapi setelah turun langsung ke lapangan, angka itu dirasa kurang. Akhirnya ditambah jadi 15.000 unit.

"Jadi saya sangat berterima kasih, ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri dari 2010," katanya.

Soal sasaran penerima, nggak asal tunjuk. Semua bakal diverifikasi pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dari BPS. Data ini detail banget, sampai ke nama dan alamat. Tujuannya jelas: biar bantuan nggak salah sasaran. Jangan sampai yang sudah punya rumah malah kebagian, sementara yang benar-benar butuh justru kelewat.

Lebih lanjut, Tito berharap program ini jadi pemicu. Kementerian dan lembaga lain diharapkan ikut nimbrung. Misalnya, membangun pasar, dermaga, atau fasilitas pendidikan di perbatasan. Semua harus bergerak bareng.

"Saya ingin menggambarkan saja bagaimana perbatasan itu kalau dengan adanya program ini, itu betul-betul menyentuh mereka, mereka merasa negara hadir," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan sederet pejabat lainnya. Mereka semua sepakat, perbatasan harus jadi prioritas. Bukan cuma soal peta dan garis batas, tapi soal manusia yang tinggal di sana.