Cadangan Beras Nasional Tembus 5,2 Juta Ton, DPD Apresiasi Kebijakan Pangan Pemerintah

Jakarta Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah yang berhasil mendongkrak cadangan beras nasional hingga tembus lima juta ton. Menurutnya, ini bukan sekadar angka. Ini bukti konkret bahwa arah kebijakan pangan nasional sudah berada di jalur yang benar. Terutama, katanya, dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan dari perspektif daerah sebagai basis produksi.

Data dari Kementerian Pertanian per 23 April 2026 mencatat, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog sudah mencapai 5,2 juta ton. Angka ini lumayan besar. Peningkatan produksi ini, sebagian besar, ditopang oleh kinerja sektor pertanian di daerah-daerah.

“Cadangan beras yang menyentuh 5,2 juta ton ini harus dibaca sebagai keberhasilan kolektif, terutama kerja keras petani di daerah. Ini adalah fondasi penting menuju swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Tamsil.

Pernyataan itu disampaikannya usai memimpin Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (23/4/2026).

Menurut dia, capaian ini tidak lepas dari sejumlah terobosan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Beberapa di antaranya: menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, memperbaiki tata kelola distribusi, dan mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi di sentra-sentra produksi pangan daerah.

Tamsil kemudian menegaskan, keberhasilan produksi nasional harus diimbangi dengan penguatan ekosistem pertanian di daerah secara menyeluruh. Ia mengingatkan, peran negara tidak berhenti pada peningkatan stok semata. Lebih dari itu, keadilan distribusi, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani sebagai aktor utama juga harus jadi prioritas.

“Ketika pupuk tersedia, irigasi diperbaiki, dan kebijakan berpihak pada petani daerah, maka produksi meningkat. Tapi tugas kita belum selesai hasil produksi ini harus terdistribusi secara adil hingga ke seluruh wilayah, tanpa menciptakan disparitas baru,” tegasnya.

Di sisi lain, Tamsil juga mengapresiasi program swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini mulai menunjukkan dampak nyata. Bukan cuma soal produksi, tapi juga perbaikan kesejahteraan petani.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) jadi acuannya. Indeks harga yang diterima petani padi, misalnya, konsisten berada di atas 130 poin sejak Juni 2024. Bahkan pada Maret 2026, indeks itu mencapai 144,52 naik dibandingkan Maret 2025 yang ada di level 137,94.

“Ini indikator kuat bahwa kebijakan pangan tidak hanya fokus pada output produksi, tetapi juga menjaga nilai ekonomi yang diterima petani. Artinya kesejahteraan petani-petani di daerah ikut terdongkrak,” kata Tamsil.

Ia menilai, capaian saat ini menempatkan Indonesia di jalur yang tepat menuju kedaulatan pangan. Namun begitu, ia meminta konsistensi kebijakan dan pengawasan distribusi tetap dijaga. Jangan sampai manfaatnya hanya dinikmati segelintir pihak.

Perbaikan ekosistem pertanian

Terpisah, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Prima Gandhi, juga ikut angkat bicara. Ia mengapresiasi capaian ini sebagai indikator kuantitatif membaiknya produksi dan tata kelola pangan nasional.

“Capaian cadangan beras yang tembus 5,2 juta ton dan NTP di level 144,52 menunjukkan produksi dan tata kelola pangan, khususnya beras, sedang berada dalam tren yang membaik,” paparnya.

Menurut Prima, kombinasi antara stok beras yang tinggi dan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) jadi sinyal kuat. Artinya, kebijakan pertanian pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. “Ini berarti produksi meningkat dan petani juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik. Ada perbaikan dalam ekosistem pertanian kita,” katanya.

Namun begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlena. Stok besar, kata Prima, tidak otomatis menjamin stabilitas harga di tingkat petani atau efisiensi distribusi. Perlu ada kewaspadaan.

Prima juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan cadangan nasional dan perlindungan terhadap insentif petani. Kebijakan penyerapan, menurutnya, harus dilakukan secara cermat. Jangan sampai malah menekan harga panen di masa mendatang.

Ia mengingatkan, capaian stok jangan cuma dilihat sebagai prestasi angka. Harus diiringi dengan pembenahan persoalan struktural seperti biaya produksi dan ketimpangan usaha tani. “Kalau hanya fokus pada angka, persoalan struktural akan terus berulang,” sebut Prima.

Karena itu, ia mendorong pemerintah menjadikan capaian ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pangan secara lebih sistemik. Termasuk menjaga keseimbangan antara harga produsen dan keterjangkauan bagi konsumen.

“Capaian ini sebaiknya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pangan secara sistemik dengan memperkuat cadangan tanpa mendistorsi pasar, menjaga harga produsen tanpa membebani konsumen, dan memastikan kenaikan NTP benar-benar mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani,” pungkasnya.