Politikus PKS Desak Pembahasan RUU Pemilu Dimulai dengan Transparan

Mardani Ali Sera, politisi PKS yang juga Ketua Bappilu partainya, mendesak pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu segera dimulai. Menurutnya, prosesnya harus transparan, tidak boleh ditutup-tutupi. "Kita dorong segera dibahas bersama," tegas Mardani saat dihubungi Kamis lalu.

"Aturan main untuk kepentingan publik bagusnya dibahas transparan dan sejak awal," tambahnya.

Bagi Mardani, sorotan utama adalah terciptanya pemilu yang adil sebagai pondasi demokrasi. PKS sendiri konon sudah menyiapkan sejumlah materi bahasan. Tujuannya jelas: agar nanti terwujud pemilu yang bersih dan kompetitif. "Salah satu prinsip bernegara adalah kesamaan hak dan kedudukan dalam pemerintahan," ujarnya.

"Biar ada pemilu yang adil dan setara. Kompetisi yang baik bagus buat demokrasi. Agar check and balance kokoh dan suara publik terus diangkat."

Di sisi lain, Mardani juga punya harapan lain. Ia mendorong agar nantinya tidak terlalu banyak perubahan dalam RUU tersebut dibanding aturan pemilu sebelumnya. "Intinya jangan banyak perubahan dari pemilu sebelumnya biar ada keberlanjutan," imbuhnya. Prinsip keberlanjutan itu, baginya, penting.

DPR Tegaskan Tak Bahas RUU Pemilu Diam-diam

Sementara itu, dari internal parlemen, Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara. Ia membantah keras isu yang menyebut pembahasan revisi UU Pemilu dilakukan secara tertutup atau diam-diam. Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

"Kalau terkait dengan RUU Pemilu memang hal itu kan ada batas waktunya dan komunikasi-komunikasi politik tetap kami lakukan di partai politik dan itu tidak dilakukan tertutup," jelas Puan.

Ia menegaskan bahwa komunikasi tetap berjalan, baik secara formal maupun informal. "Namanya komunikasi itu kan bisa dilakukan secara formal dan informal namun komunikasi politik selalu tetap selalu dilakukan," ucap dia.

Sebagai Ketua DPP PDIP, Puan memastikan semangatnya adalah agar pemilu mendatang berjalan jujur dan adil. Harapannya, revisi UU yang akan dibahas nanti tidak merugikan siapapun.

"Intinya semangatnya itu adalah supaya nantinya pemilu itu bisa berjalan dengan jujur adil kemudian berjalan dengan baik semangat demokrasinya itu tetap jangan merugikan bangsa dan negara," pungkasnya.

Jadi, dua suara dari parlemen ini sama-sama menginginkan pembahasan yang terbuka. Meski dengan penekanan yang agak berbeda, titik temunya jelas: transparansi dan keadilan menjadi kata kunci.