Pantau – Suasana di Perumahan Citra 2, Kalideres, Jakarta Barat, mendadak ramai pada Sabtu (21/2/2026). Puluhan warga turun ke jalan untuk memprotes rencana pembangunan rumah duka dan krematorium. Lokasinya? Tepat di lahan fasilitas umum milik Pemprov DKI yang bersebelahan dengan RSUD Kalideres.
Aksi mereka langsung ke titik masalah. Mereka mendatangi lokasi proyek dan memasang spanduk penolakan yang sudah penuh tanda tangan warga sekitar. Suara mereka jelas: tolak pembangunan.
Menurut Budiman Tandiono, perwakilan warga, mereka sama sekali tidak diinformasikan soal proyek ini. Sosialisasi? Nihil. Pemberitahuan resmi? Tidak ada.
"Kami tidak pernah menerima sosialisasi atau pemberitahuan resmi. Tahu-tahu sudah ada alat berat masuk dan pembangunan berjalan," ujar Budiman, geram.
Izin proyek katanya sudah terbit sejak 6 Februari lalu. Namun anehnya, di lokasi tak terlihat papan informasi proyek apalagi plang IMB. Warga baru ngeh setelah mendengar suara bising alat berat di pertengahan bulan itu. Plang di lokasi hanya menyatakan lahan seluas 57.175 meter persegi itu milik Pemprov DKI. Sebelumnya, tanah itu lebih sering dipakai anak-anak untuk main bola.
Warga Soroti Alih Fungsi Lahan dan Dampak Kemacetan
Alih fungsi lahan jadi poin utama keberatan Budiman. Menurutnya, ini sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan warga setempat.
"Kalau ini jadi dibangun, ya harusnya jadi tempat olahraga juga. Katanya Jakarta kekurangan ruang terbuka hijau, tapi kok ini malah dibangun rumah duka tanpa persetujuan warga sekitar," tegasnya.
Di sisi lain, warga juga mempertanyakan urgensinya. Soalnya, di kawasan Menceng, Tegal Alur masih di Kalideres sudah ada rumah duka berukuran besar. Buat apa dibangun lagi?
Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah kemacetan. Jalan di sekitar lokasi itu sempit dan sudah padat kendaraan. Coba bayangkan: di sekitarnya ada dua sekolah, rumah sakit, sebuah pura, bahkan pom bensin. Aktivitas hariannya sudah sangat ramai.
"Daerah kami sudah macet. Kalau ditambah rumah duka lagi, pasti makin macet. Apalagi ini dekat sekolah-sekolah, ada faktor psikologis juga bagi anak-anak kalau sering ada sirene dan aktivitas kedukaan," tambah Budiman.
Belum lagi kekhawatiran soal polusi udara dari aktivitas krematorium nantinya. Yang menarik, pihak kelurahan disebutkan mengaku tidak tahu detail proyek ini dan bilang keputusannya dari pemerintah pusat.
Pekerja Klaim Izin Lengkap, Pembangunan Dihentikan Sementara
Tekanan warga terus berlanjut. Budiman menyebut mereka sudah mengajukan surat permohonan audiensi ke DPR, DPRD DKI Komisi A, dan instansi terkait. Tujuannya cuma satu: minta kejelasan.
"Kami minta diberi waktu dan pembangunan dihentikan. Kalau tidak, kami bisa bergerak lebih besar lagi. Ini baru sebagian warga yang bersuara," tandasnya.
Di lapangan, respons datang dari pihak pekerja. Perwakilan mereka, Hari DP, mengklaim semua perizinan sudah lengkap. Namun begitu, setelah bertemu dengan warga yang protes, mereka memutuskan untuk berhenti dulu.
"Kami menghormati protes yang disampaikan warga. Dan kami tentunya akan menyampaikan kepada pimpinan terkait protes ini dan untuk sementara kami sepakat untuk menghentikan pengerjaan di lokasi ini," kata Hari.
Jadi, untuk sementara, alat-alat berat itu diam. Tapi ketegangan masih terasa. Warga menunggu, sementara proyek itu menggantung menunggu kepastian yang belum jelas ujungnya.
Artikel Terkait
BMKG Imbau Waspada Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat Guyur Jawa hingga Papua
Persis Solo Gagal Menang di Kandang, Ditahan Imbang PSBS Biak 1-1
Polri Pecat Eks Kapolres Bima Terkait Kasus Narkoba, KPK Dalami Korupsi Pajak
NasDem Kembali Usulkan Parliamentary Threshold Naik Jadi 7 Persen